TEMPO.CO, Bandung - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mendapat kesempatan langka, bertemu langsung dengan Perdana Menteri Inggris David Cameron. Pertemuan digelar di Jakarta, pada Selasa 28 Juli 2015.

Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil dan Cameron membahas kemungkinan Kota Bandung mengadopsi sistem pembangunan infrastruktur menggunakan konsep public private partnership (PPP) yang telah diterapkan oleh Inggris. "Saya diundang oleh Perdana Menteri Inggris rapat di Jakarta. Saya satu-satunya wali kota yang diundang. Membahas tentang PPP,” kata Ridwan Kamil di Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Rabu 29 Juli 2015.

Ridwan Kamil sangat tertarik untuk mengikuti cara Inggris mengelola dan membangun kota-kota. Menurut dia, dengan konsep PPP ini dalam 15 tahun terakhir pembangunan di Inggris berjalan sangat cepat.

“Di Inggris, pembangunan kotanya didominasi dana swasta atau pihak ketiga. Jadi di Inggris itu, yang namanya jalan, tiang lampu, penjara, taman, sekolah, itu dibiayai oleh swasta. Dan pemerintahnya diwajibkan mencicil selama 30 tahun.

Ridwan menambahkan, konsep ini merupakan impiannya sebelum menjabat menjadi wali kota. "Ini yang saya sebut dulu, konsep tanpa APBD,” ucapnya.

Sebenarnya, kata Ridwan Kamil, konsep pembangunan tersebut telah ditawarkan oleh David Cameron kepada Presiden Joko Widodo agar bisa diterapkan ke pemerintah kota dan kabupaten. Manfaat yang didapatkan juga bisa sangat baik untuk kota-kota kabupaten yang tidak memiliki APBD besar. "Nanti tinggal diatur cash-flownya," ujarnya.

Ridwan Kamil akan mengadopsi konsep ini di Kota Bandung. Harapannya, konsep ini bisa diadopsi juga ke tingkat nasional sehingga perubahan pembangunan di kota-kota lainnya di Indonesia bisa berjalan dengan cepat dan seimbang.

"Saya akan perjuangkan konsep ini ke level nasional supaya jadi aturan. Kalau ini berhasil dampaknya luar biasa. Perubahan Indonesia akan hadir dengan cepat karena akan dibayar dulu oleh swasta dan kita hanya mengatur cash flow-nya selama 25-30 tahun,” tuturnya.

Selain itu, Ridwan Kamil berharap konsep ini tidak putus atau menjadi masalah di tengah jalan. Untuk itu, ketika terjadi pergantian kepemimpinan baik di level kota kabupaten ataupun nasional perlu ada komitmen dari calon pemimpin baru untuk menuntaskan program tersebut.

"Kalau kita tidak menggunakan rumus ini, seluruh kota Indonesia akan kalah bersaing dengan negara-negara lain. Karena negara-negara lain sudah begitu contohnya Korea, Filipina apalagi Inggris," katanya.

Ridwan Kamil menjelaskan, cepatnya pembangunan menggunakan metode PPP ini dikarenakan tidak perlu melalui sistem lelang. Pasalnya, yang diberikan bukan duit melainkan dalam bentuk barang jadi.

"Ini beda dengan obligasi seperti Amerika. Kalau tipe Inggris ini sudah berupa barang, jadi tidak riweuh lelang," ujarnya.

Dia melanjutkan usulan menggandeng swasta itu bis diterapkan di daerah lain. "Perjuangan saya mewakili wali kota se-Indonesia untuk meminta pemerintah pusat di semester ini. Tanggapan Bapenas positif mereka hanya tinggal mencari regulasi," ujarnya.

PUTRA PRIMA PERDANA