Empat Pengurus GIDI Batal Diperiksa

Reporter

Senin, 27 Juli 2015 14:56 WIB

Bupati Tolikara Usman G. Wanimbo bersama warganya pada awal Desember 2014 lalu. TEMPO/Cunding Levi

TEMPO.CO, Jayapura - Penyidik Kepolisian Daerah Papua akhirnya batal memeriksa empat petinggi Gereja Injili di Indonesia (GIDI). Pembatalan ini karena ada surat dari GIDI yang mengatakan mereka belum bisa memenuhi panggilan penyidik Kepolisian karena masih melakukan mediasi dan penggembalaan terhadap jemaat dalam rangka proses penyelesaian perselisihan di Karubaga, Tolikara.

"Surat itu ditandatangani langsung oleh Presiden GIDI, Pendeta Dorman Wandikmbo,” kata Direktur Reserse dan Kriminal Polda Papua Komisaris Besar Dwi Riyanto kepada wartawan saat ditemui di Kantor Polda Papua, Senin, 27 Juli 2015.

Surat bertanggal 26 Juli 2015, kata Dwi, diantar oleh Olga Hamadi, salah satu kuasa hukum petinggi GIDI.

Menurut Dwi, para petinggi dan pengurus GIDI ini dipanggil terkait perubahan jadwal pelaksanaan seminar dan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) Pemuda GIDI. Sebelumnya, panitia menjadwalkan KKR pada tanggal 22-27 Juli 2015, tetapi dimajukan menjadi tanggal 15-19 Juli 2015 di Karubaga, Tolikara.

Kapolda Papua Inspektur Jenderal Yotje Mende mengatakan akan memeriksa empat petinggi GIDI pada Senin, 27 Juli 2015 hari ini. Mereka adalah Presiden GIDI, Pendeta Dorman Wandikmbo, dua orang yang melakukan penandatanganan surat larangan beribadah di Karubaga, Tolikara, yakni Ketua GIDI Tolikara Pendeta Nayus Wenda dan Sekretaris GIDI Tolikara Marthen Jingga serta Ketua I Panitia Seminar dan KKR Kepemudaan GIDI berinisial YJ.

Kamis lalu Polda Papua telah menangkap dua tersangka yang diduga terlibat dalam kerusuhan yang terjadi di Tolikara, Papua. Mereka diduga sebagai provokator yang mengerahkan massa sehingga terjadi kerusuhan. Kedua tersangka tersebut bernama AK dan JW. Saat kejadian keduanya adalah panitia seminar dan KKR Internasional.

CUNDING LEVI

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

1 hari lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

1 hari lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

2 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

2 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

3 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

3 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

4 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

4 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

4 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya