KPK Putuskan Nasib Gubernur Gatot dan Istri Mudanya Hari Ini

Reporter

Senin, 27 Juli 2015 07:32 WIB

Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho (kanan) didampingi penasehat hukumnya, saat akan diperiksa sebagai saksi dugaan suap PTUN Medan di Gedung KPK, Jakarta, 22 Juli 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini akan memeriksa Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evi Susanti, dalam kasus penyuapan hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Lewat keterangan mereka, penyidik KPK bakal menelusuri pendanaan uang suap.

Jika telah ditemukan dua alat bukti permulaan yang dianggap mencukupi, penyidik bakal menetapkan Gatot dan Evi sebagai tersangka. "Kami masih mengupayakan pengembangan kasus ini. Status dan peran Gatot-Evi sangat bergantung dari penyidikan nanti," kata Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji kepada Tempo, Ahad, 26 Juli 2015.

Pemeriksaan Gatot dan Evi hari ini merupakan penjadwalan ulang. Pasangan suami-istri itu seharusnya diperiksa pada Jumat lalu, tetapi mereka mangkir dengan alasan mau menghadiri acara keluarga.

Menurut Indriyanto, bila hari ini mangkir lagi, apalagi tanpa disertai keterangan yang dapat diterima, maka penyidik akan melakukan upaya paksa berupa penjemputan. "Kami akan "menghadapkan" beliau kepada penyidik untuk pemeriksaan lanjutan."

Gatot dan Evi terseret sejak penyidik KPK mendalami aktor penyuapan. Menurut seorang penegak hukum KPK, para tersangka dan terperiksa telah menyebut peran Gatot-Evi, utamanya soal pendanaan. "Keterangan yang telah kami pegang ini akan dicek silang nanti," katanya. Penyidik sudah meminta keterangan Gatot selama 12 jam dalam pemeriksaan Senin pekan lalu. Namun pemeriksaan terhadap politikus Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Utara itu dianggap belum tuntas.

Pada Senin pekan lalu itu, menurut sumber yang sama, tim penyelidik, penyidik, dan penuntut umum sempat melaporkan perkembangan ketika sudah memeriksa Gatot berjam-jam. Tim menjelaskan pengakuan Gatot serta membeberkan bagaimana dugaan keterlibatannya. Penjelasan tim disimpan untuk kemudian menjadi bahan untuk memeriksa Evi.

Perkara penyuapan ini telah menjerat enam orang sebagai tersangka KPK. Pengacara kondang Otto Cornelis Kaligis dan anak buahnya yang bernama M. Yagari Bhastara alias Gerry disangka sebagai pemberi suap. Sedangkan Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro dan dua hakim PTUN Medan bernama Dermawan Ginting serta Amir Fauzi, juga Panitera Sekretaris PTUN Medan Syamsir Yusfan disangka sebagai penerima suap.

Keterlibatan Gatot dan Evi sempat diungkap Haerudin Masarro, paman sekaligus pengacara Gerry. "Gerry menyebut peran Evi begitu dominan karena menjadi penghubung antara pihak Gatot dan OC Kaligis. Ini itunya ia yang mengatur. Evi juga sering memberi uang ke OC Kaligis," ujar Haerudin kepada Tempo, Ahad, 26 Juli 2015.

Pengacara Gatot dan Evi, Razman Arief Nasution, memastikan kliennya akan menghadiri panggilan pemeriksaan hari ini. "Gatot dan Evi mencoba kooperatif," kata dia, Ahad, 26 Juli 2015. Razman mengakui penyidik KPK bertanya ke Gatot soal pendanaan suap pada pemeriksaan sebelumnya. Dia juga mengakui Evi sering memberi uang ke OC Kaligis. "Tapi mereka tak terlibat kasus suap."

MUHAMAD RIZKI

Berita terkait

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

5 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

7 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

7 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

10 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

16 jam lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

18 jam lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

18 jam lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

22 jam lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

23 jam lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya