Wakapolri Komjen Pol, Badrodin Haiti (kiri) memasang tanda pangkat jabatan kepada Kapolda Bali Irjen Pol. Ronny F. Sompie dalam serah terima jabatan di Mabes Polri, Jakarta, 17 Maret 2015. Dalam kesempatan tersebut sejumlah kapolda dan jabatan Kadiv Humas Polri diserahterimakan. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Calon Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM yang juga Kepala Polisi Daerah Bali Inspektur Jenderal Ronny Sompie mengaku sudah menyiapkan strategi untuk memperbaiki institusi tersebut. Fokus utamanya adalah menjaga agar jalur Imigrasi tak digunakan untuk tindakan yang melanggar hukum.
"Apalagi sekarang ini terbuka kesempatan wisatawan mancanegara bebas. Dengan adanya itu, tidak menutup kemungkinan pelanggaran hukum yang merugikan negara," kata Ronny saat dihubungi, Sabtu 25 Juli 2015.
Negara asal wisatawan yang menurut dia perlu mendapat perhatian lebih adalah Cina. Saat ini banyak wisawatan asal Cina yang menggunakan visa kunjungan untuk bekerja. Ronny menilai penegakan hukum yang dilakukan oleh Imigrasi sudah baik, tetapi perlu ditingkatkan. Salah satunya adalah peningkatan sumber daya manusia. Imigrasi, kata dia, perlu sentuhan seorang yang memiliki pengalaman dalam penyidikan, seperti polisi.
Ronny juga mengaku tak khawatir karena jenjang kebintangannya di Kepolisian terhenti. Ia berpendapat justru dengan menjadi pejabat kementerian, banyak keuntungan yang bisa didapatkan. Ronny menilai direktur jenderal setara dengan bintang tiga di kepolisian. Padahal, di kepolisian saat ini dia baru jenderal bintang dua.
Keuntungan lain adalah penambahan masa pensiun. Di kepolisian, masa pensiun adalah 58 tahun, sedangkan pejabat kementerian baru akan pensiun di usia 60 tahun. "Belum lagi masalah gaji, renumerasi pegawai di Imigrasi lebih tinggi daripada Kepolisian," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Kepolisian Jenderal Badrodin Haiti mengatakan bahwa Ronny Sompie terpilih menjadi Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, Ronny akan melepas status polisinya serta pangkat jenderal bintang dua yang dipegangnya. "Bukan pensiun dini, tapi alih status jadi pegawai negeri," kata Badrodin di Mabes Polri, Jumat, 24 Juli 2015.
Pengalihan status Ronny tersebut, kata Badrodin, menunggu surat keputusan presiden. Ihwal pengganti Ronny di Polda Bali, Badrodin enggan mengungkapkan "Nanti saja," ujarnya.
