TEMPO.CO - Airin Rachmy Diany terlihat anggun dengan balutan blus tenun hijau. Siang itu, di hadapan puluhan calon kepala daerah, ia didaulat menandatangani komitmen politik dengan Partai Kebangkitan Bangsa secara simbolis.

Kader Partai Golkar yang masih menjabat Wali Kota Tangerang Selatan itu mengaku tak berkeberatan jika harus meminjam perahu partai lain untuk maju dalam laga pemilihan kepala daerah. “Tidak masalah,” ujarnya saat menghadiri Akademi Politik Kebangsaan di kantor Dewan Pimpinan Pusat PKB dua pekan lalu.

Sebagai calon inkumben, dukungan bagi Airin sejatinya tak akan jadi beban jika Golkar dalam kondisi normal. Hasil pemilihan umum tahun lalu menempatkan Golkar sebagai jawara dengan 121 ribu suara atau 19,5 persen dari suara sah. Itu artinya, Golkar hanya butuh dukungan satu partai lain untuk meloloskan Airin.

Namun pola itu harus ia tinggalkan. Sejak beberapa bulan yang lalu, Airin harus berkeringat memburu rekomendasi dari partai lain, seperti Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Pola yang sama juga diikuti sejumlah kader Golkar lain, seperti Bupati Gresik Halim Radianto dan Bupati Malang Rendra Kresna. Begitu pun dengan Wakil Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah. Mereka tak mau mengambil risiko atas dualisme kepengurusan yang melanda Golkar sejak enam bulan lalu.

Terutama jika Komisi Pemilihan Umum enggan membuka ruang bagi partai-partai yang tengah dilanda konflik kepengurusan, seperti Golkar dan PPP. “Jadi, kita tunggu saja hasilnya,” kata Airin.

Wakil Ketua Umum Golkar kubu Aburizal Bakrie, Fadel Muhammad, mengatakan ada 86 kader Golkar yang maju lewat partai lain. Fadel memakluminya sebab perseteruan di dalam partainya belum reda. Mereka yang memakai partai lain sebagai kendaraan sudah meminta izin ke kubunya.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar kubu Agung Laksono, Zainuddin Amali, pun mengaku tak berkeberatan atas langkah yang ditempuh para kadernya. Para bakal calon memiliki ruang luas untuk menentukan model koalisi yang sejalan dengan kebutuhan daerah mereka.

Amali yakin persoalan internal Golkar tak akan menghambat peluang partai untuk mengikuti pilkada yang masa pendaftarannya dibuka pada 26-28 Juli 2015. “Apalagi KPU sudah memberikan sinyal untuk membolehkan mekanisme rekomendasi ganda,” ujarnya.

Selanjutnya >> Kader PPP pun lompat perahu...

<!--more-->

Hingga saat ini, kata Amali, dua kubu kepengurusan sudah mendesain langkah antisipasi dengan membentuk tim bersama yang bertugas menjaring para bakal calon. Tim yang dibentuk sejak akhir Mei lalu itu kini sudah melahirkan 140 rekomendasi bagi para calon. Adapun 129 rekomendasi lain masih digodok lantaran kedua kubu ngotot mengajukan jagoan masing-masing.

“Kami sepakat menentukan pilihan lewat mekanisme survei. Jika itu tidak terpenuhi, akan ditentukan oleh kemampuan calon mendapatkan pasangan koalisi,” katanya.

Langkah antisipasi itu rupanya mendapat sambutan baik. Para kader yang semula gamang menggunakan jalur Golkar akhirnya ikut meminta surat rekomendasi. Airin pun kini sudah mengantongi surat rekomendasi dari partai yang ikut membesarkannya.

Bagi Golkar, kata Amali, perhelatan pilkada tahun ini memiliki arti strategis. Apalagi dari 269 wilayah pemilihan, Golkar memiliki peluang untuk mengajukan 57 calon kepala daerah tanpa harus menjalin koalisi dengan partai lain.

Aksi pinjam bendera juga dialami kader Partai Persatuan Pembangunan yang kini menjabat Bupati Pemalang, Junaidi. Menjelang batas akhir masa pendaftaran, ia harus berburu surat rekomendasi dari partai lain, seperti PKB.

Ketua DPP PPP kubu Ketua Umum Romahurmuziy, Isa Muchsin, mengaku bisa memaklumi langkah tersebut. Sebagai partai kelas menengah, kader PPP harus bermitra koalisi dengan partai lain. “Daripada tidak bisa mendaftar, mereka harus kreatif,” katanya.

Berbeda dengan Golkar, PPP tak memiliki napas yang sama dalam menentukan jagoan yang akan mereka usung. Itu karena kedua kubu menolak mekanisme islah sementara seperti yang sudah difasilitasi Wakil Presiden Jusuf Kalla terhadap Golkar. Kubu Romi hingga kini masih enggan mengakui kedudukan hukum Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta, Djan Faridz.

RIKY FERDIANTO

Selanjutnya >> Tancap Gas Menjelang Pendaftaran

<!--more-->

Tancap Gas Menjelang Pendaftaran

SEPEKAN terakhir adalah momen paling sibuk bagi semua pengurus pusat partai mana pun. Masa pendaftaran calon kepala daerah yang dimulai hari ini memaksa mereka tancap gas menyelesaikan proses pemberkasan surat rekomendasi bagi para calon.

Partai Persatuan Pembangunan kubu Ketua Umum Romahurmuziy terpaksa memanaskan mesin organisasi dua hari setelah Lebaran. Puluhan calon mereka minta datang ke Jakarta guna mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. “Kami bekerja bisa sampai tengah malam,” ujar Ketua DPP PPP, Isa Muchsin, pekan lalu.

Isa menjelaskan, proses penjaringan calon kepala daerah sedianya sudah mereka mulai sejak April lalu. Mekanisme itu ditempuh dengan meminta semua pengurus, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, menjaring calon kepala daerah potensial yang layak direkomendasikan.

Hingga saat ini, kata Isa, DPP telah mengeluarkan lebih dari 200 surat rekomendasi bagi para bakal calon. Sebagai partai kelas menengah, PPP tak akan membuat target terlalu tinggi. “Hanya kader di wilayah basis, seperti Pemalang dan Pekalongan, yang kami rekomendasikan,” kata dia.

Mekanisme yang sama juga dilakukan Partai Amanat Nasional. Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto, mengatakan nama-nama yang direkomendasikan pengurus daerah merupakan kader yang memiliki tingkat elektabilitas tertinggi. “Tak soal apakah mereka kader PAN, partai lain, atau tokoh masyarakat,” katanya.

Yandri mengakui ada sejumlah pengurus daerah yang sulit menentukan pilihan. Beberapa di antara mereka terpaksa menyerahkan dua atau tiga nama untuk diputuskan lewat mekanisme DPP. “Dalam situasi itu, pilihannya akan ditentukan lewat hasil survei,” katanya.

Kepengurusan PAN juga menerapkan aturan lentur bagi para calon yang akan mencari dukungan partai lain. Untuk menentukan mitra koalisi, pengurus daerah tak terpaku pada pola Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih. “Kami terbuka kepada partai mana pun,” katanya.

RIKY FERDIANTO