TEMPO.CO, Semarang - Minat calon kepala daerah di Jawa Tengah yang maju melalui jalur independen terbilang minim. Dari 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang menggelar pilkada serentak pada 2015, hanya ada enam pasangan calon kepala daerah yang telah memenuhi syarat.
“Tapi setelah diverifikasi, dari enam calon itu ada tiga pasangan calon yang telah lolos verifikasi. Adapun tiga lainnya masih harus memperbaiki syarat dukungan,” kata Ketua KPUD Jawa Tengah Joko Purnomo di Semarang, Sabtu, 25 Juli 2015.
Tiga pasangan calon independen yang lulus verifikasi dan akan ikut pertarungan pilkada ada di Kabupaten Rembang, Boyolali, dan Wonosobo. Pasangan tersebut adalah Abdul Khafidz-Bayu Andrean (Rembang), Cahyo Sumarso-M. Yakni Anwar, (Boyolali) dan pasangan M. Suhardi-Joko Wiyono (Wonosobo).
Adapun tiga pasangan calon lain masih kurang dukungan terdapat di Klaten, Kota Magelang, dan Kota Pekalongan. Mereka adalah pasangan Mustafid Fauzan-Sri Harmanto (Klaten), Joko Prasetyo-Priyo Waspodo (Kota Magelang), dan pasangan Sujaka Martana-Fauzi Umar Lahji (Kota Pekalongan).
“KPUD memberikan waktu kepada calon kepala daerah dari jalur perseorangan untuk melengkapi syarat dukungan atau perbaikan setelah ikut mendaftar antara 26 hingga 28 Juli 2015,” ujar Joko.
Saat KPUD di 21 kabupaten/kota membuka pendaftaran calon perseorangan, hanya ada sepuluh KPUD yang menerima pendaftaran dari calon perseorangan. Di 10 KPUD itu ada 13 pasangan bakal calon perseorangan yang mendaftar. “Namun setelah diteliti, enam pasangan calon memenuhi syarat, lima pasangan calon perseorangan tak memenuhi syarat, dan dua lainnya masih menunggu proses hitung bukti dukungan,” kata Joko.
Menurut Joko, KPUD dan jajarannya telah menverifikasi enam pasangan calon yang memenuhi syarat tersebut. KPUD menerjunkan tim untuk meneliti adanya berkas dukungan yang ganda, tak memenuhi syarat dan lain-lain. “Hasilnya, tiga lolos verifikasi dan tiga lainnya harus perbaikan syarat dukungan,” ujarnya.
ROFIUDDIN
Berita terkait
KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024
7 Agustus 2023
KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)
Baca SelengkapnyaPilkada Kalsel : Denny Indrayana Nomor 2, Sahbirin Nomor 1
24 September 2020
Komisi Pemilihan Umum Daerah Kalimantan Selatan mengundi nomor pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada 2020.
Baca SelengkapnyaVicky Prasetyo Daftar Jadi Calon Wakil Bupati Pohuwato Gorontalo
24 Februari 2020
Mendaftarkan diri sebagai calon wakil bupati lewat jalur independen, Vicky Prasetyo berjanji menyebarkan cinta untuk masyarakat Pohuwato, Gorontalo.
Baca SelengkapnyaKPU DKI Tunda Putusan Bawaslu, Muhammad Taufik Akan Kembali Gugat
4 September 2018
Ketua KPU DKI Betty Idroos mengatakan, penundaan kasus Muhammad Taufik itu didasarkan pada surat edaran KPU pusat.
Baca SelengkapnyaBawaslu Loloskan Taufik Gerindra, KPU DKI Tunggu Putusan MA
4 September 2018
Taufik Gerindra, mantan napi korupsi, diloloskan sebagai bakal caleg oleh Bawaslu, KPU DKI masih nunggu putusan MA.
Baca SelengkapnyaKPU Kabupaten Tangerang Targetkan 80 Persen Suara Pemilih
30 Mei 2018
KPU menggandeng lembaga swadaya masyarakat guna meyakinkan pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara.
Baca SelengkapnyaKPU Jawa Barat Tak Bisa Mengakses Pesantren Al Zaytun Indramayu
17 Maret 2018
Petugas KPU Jawa Barat yang bertugas mencocokkan dan meneliti identitas pemilih Pilgub Jawa Barat dilarang masuk ke Pesantren Al Zaytun.
Baca SelengkapnyaKPU Sumut Akan Mendampingi JR Saragih Melegalisasi Ijazah SMA
7 Maret 2018
KPU Sumut telah mengirimkan surat kepada JR Saragih. Surat itu berisi permintaan agar JR Saragih melegalisasi ijazah SMA-nya. KPU Siap mendampingi.
Baca SelengkapnyaTersangka Suap, Ketua Panwaslu dan Komisioner KPU Garut Ditangkap
25 Februari 2018
Tersangka suap Ketua Panwaslu dan Komisioner KPUD Garut sedang diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat.
Baca SelengkapnyaFadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas
6 Januari 2018
Soal perwira TNI/Polri yang terjun ke dunia politik lewat Pilkada menurut Fadli Zon tak menentukan ia akan tegas dalam memimpin.
Baca Selengkapnya