TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno mengaku pihaknya tak bisa menemukan asal muasal surat edaran pelarangan salat Id yang kabarnya diterbitkan Gereja Injili di Indonesia (GIDI). Menurut Tedjo, panitia acara Kebaktian Kebangunan Rohani di Tolikara membantah pernah mengeluarkan edaran tersebut.
"Setelah Kapolda dan Pangdam turun ke daerah itu, mereka membantah pernah melakukan seperti itu. Lalu (surat edaran) itu dari mana?" ujar Tedjo Edhi di kantornya, Senin, 20 Juli 2015. (Baca: Rusuh Tolikara, PGLII: Pemicunya Bukan Surat Edaran GIDI)
Sebelumnya, sejumlah lembaga termasuk Komnas HAM, menyesalkan adanya surat edaran dari Ketua GIDI wilayah Tolikara Pendeta Nayus Wenea dan Sekretaris GIDI Pendeta Marthe Jingga, yang berisi larangan bagi umat Islam merayakan Idul Fitri di Karubaga, Tolikara. Surat itu juga berisi larangan penggunaan jilbab dan larangan pendirian tempat ibadah apapun di Tolikara. (Baca: Rusuh Tolikara, Ketua Sinode GDI Minta Maaf)
Surat tersebut ditembuskan ke kepolisian resor dan pemerintah daerah Tolikara beberapa hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Ketika, masyarakat muslim Tolikara tetap menggelar salat Idul Fitri dan mengumandangkan takbir dengan pengeras suara di lapangan Makoramil 1702/ Karubaga, jemaat GIDI mendatangi lokasi salat. Bentrok tak terelakkan dan berakhir dengan penembakan warga dan kebakaran yang menghanguskan kios serta musala di sana. (Baca: Rusuh Tolikara, Ini 4 Fakta Temuan Komnas HAM)
