Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menjawab pertanyaan awak media seusai bertemu dengan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, 14 April 2015. Rapat tersebut membahas mengenai penyelesaian pembangunan Pasar Turi, pembangunan jalan pendamping (frontage road) di Jalan Ahmad Yani Surabaya, soal izin merek Usaha Kecil Menengah, dan Badan Penyelenggara jaminan sosial Ketenagakerjaan. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Surabaya - Padu-tidaknya Koalisi Majapahit, yang terdiri atas enam partai politik, di Kota Surabaya kini dipertanyakan. Meski saat ini diklaim solid, koalisi ini nyatanya belum berhasil memunculkan nama calon wali kota untuk menyaingi Tri Rismaharini dalam pemilihan kepala daerah 2015.
Koalisi ini terdiri atas Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional. Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerindra Kota Surabaya B.F. Sutadi menegaskan bahwa enam partai itu masih intensif berkomunikasi. Hanya, semua partai masih menunggu rekomendasi dewan pimpinan pusat masing-masing.
“Proses ini memang tidak mudah seperti di PDIP, karena kami harus berkomunikasi enam partai,” kata Sutadi kepada Tempo, Selasa, 14 Juli 2015.
Saat ini, kata Sutadi, semua partai yang tergabung di Koalisi Majapahit sudah mendapatkan izin dari pengurus partai di atasnya, yakni di tingkat provinsi. "Kalau Gerindra, sudah didukung penuh oleh Pak Prabowo,” ujarnya.
Pelaksana tugas Ketua DPC Demokrat Kota Surabaya, Hartoyo, juga mengklaim Koalisi Majapahit masih solid. Ihwal penentuan calon wali kota, Hartoyo mengatakan DPP Partai Demokrat memasrahkan sepenuhnya kepada dewan pimpinan cabang masing-masing partai.
Adapun Ketua DPD PAN Surabaya M. Surat juga menegaskan bahwa partainya masih menjalin komunikasi politik dengan Koalisi Majapahit. “Di Koalisi Majapahit ini nanti akan dilakukan kesepakatan bersama agar calon yang memiliki visi-misi jelas yang akan diusung,” katanya.