TEMPO Interaktif, Jakarta:Pengamat militer menganggap komando teritorial bukan saja bisa dijadikan sebagai kontrol politik. "Tapi juga bisa sebagai kontrol ekonomi,"ujar pengamat militer dari CSIS Edi Prasetyono di Jakarta.Karena, hampir semua sumber ekonomi tidak berada di pusat, tetapi ada di daerah. Koter, memiliki akses untuk menguasai, melakukan kontrol, bahkan menikmati kegiatan ekonomi yang ada di daerah.Untuk melawan terorisme, menurut Edi Koter memang dapat digunakan. "Tetapi tidak harus melalui Koter untuk menanggulangi terorisme,"ujar Edi. Koter, merupakan gelar pasukan yang tergantung pada strategi. Sedangkan strategi tergantung pada ancaman. Artinya koter bukan bentuk yang permanen. Undang-Undang TNI juga secara implisit sudah menyebutkan bahwa struktur gelar TNI harus mengarah kepada persatuan atau unit organisasi di mana ia bisa melakukan fungsi tempur. Dari sini, Menurut Edi, Koter harus direstrukturisasi.Namun, selama ini operasi militer tidak terdapat dalam anggaran pertahanan. Selalu melalui anggaran biaya tambahan (ABT). Artinya jika TNI melakukan tindakan melawan terorisme, tidak akan ada posnya dalam anggaran pertahanan.Seharusnya ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, menurut Edi, TNI dapat membantu Kepolisian RI dalam menganggulangi terorisme, ia juga meminta izin kepada DPR. Fanny Febiana