KY Minta Tunda Pemeriksaan, Buwas: Penyidik Tak Bisa Diatur
Senin, 13 Juli 2015 21:52 WIB
Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol Budi Waseso memberi hormat seusai upacara kenaikan pangkat perwira tinggi di Mabes Polri, Jakarta, 5 Februari 2015. ANTARA/M Agung Rajasa
TEMPO.CO , Jakarta - Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso menegaskan penyidik tak dapat diatur-atur untuk menuruti permintaan Komisioner Komisi Yudisial untuk menunda jadwal pemeriksaan. Waseso menargetkan pemeriksaan mereka bakal dilakukan sebelum Lebaran. "Kemungkinan pekan ini. Kami berikan reschedule, tapi bukan diatur mereka,'" kata Buwas --demikian Budi biasa disapa-- di markasnya, Senin, 13 Juli 2015.
Bareskrim telah menetapkan Ketua KY Suparman Marzuki dan Komisioner KY Taufiqurrahman Sahuri sebagai tersangka pencemaran nama baik Sarpin. Seharusnya, mereka diperiksa hari ini. Kata Taufiq, kuasa hukumnya telah melayangkan surat penundaan pemeriksaan pada Jumat lalu. Ia berharap pemeriksaan dapat ditunda hingga 28 Juli 2015.
Waseso mengimbau keduanya tak perlu takut menghadapi pemeriksaan. Sebab, kata dia, kasus hukum dua petinggi KY bukanlah kriminalisasi. "Kami menindak berdasarkan laporan. Itu pun terbukti ada unsur pidananya," ujarnya.
DEWI SUCI R
Advertising
Advertising
Seorang Pengusaha Laporkan Kapolres Tangsel ke Propam Polri Karena Dugaan Kriminalisasi
8 hari lalu
Seorang Pengusaha Laporkan Kapolres Tangsel ke Propam Polri Karena Dugaan Kriminalisasi
Seorang pengusaha mesin di Kota Tangerang melaporkan Kapolres Tangsel atas dugaan kriminalisasi.
Baca Selengkapnya
MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik, SAFEnet: Bentuk Pengakuan Banyak Kriminalisasi Selama Ini
39 hari lalu
MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik, SAFEnet: Bentuk Pengakuan Banyak Kriminalisasi Selama Ini
MK menghapus Pasal 14 dan Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 dan Pasal 310 ayat 1 KUHP tentang pencemaran nama baik
Baca Selengkapnya
Cerita Masduki ketika Menjadi Tahanan Kota atas Perkara PPLN Kuala Lumpur, Dipasangi Gelang GPS
47 hari lalu
Cerita Masduki ketika Menjadi Tahanan Kota atas Perkara PPLN Kuala Lumpur, Dipasangi Gelang GPS
Masduki Khamdan, PPLN Kuala Lumpur terdakwa tindak pidana pemilu 2024 kini menjadi tahanan kota di bawah pengawasan Kejaksaan Agung.
Baca Selengkapnya
Hakim Bacakan Putusan Sela untuk Daniel Frits Aktivis Penolak Tambak Udang Karimunjawa Hari Ini
27 Februari 2024
Hakim Bacakan Putusan Sela untuk Daniel Frits Aktivis Penolak Tambak Udang Karimunjawa Hari Ini
Daniel Frits dikriminalisasi lantaran mengkritik tambak udang di Karimunjawa.
Baca Selengkapnya
Menanti Putusan Hakim Atas Kasus Kriminalisasi Komentar Masyarakat Otak Udang Makan Udang Gratis
23 Februari 2024
Menanti Putusan Hakim Atas Kasus Kriminalisasi Komentar Masyarakat Otak Udang Makan Udang Gratis
Warga Karimunjawa Daniel Frits menghadapi kriminalisasi atas upayanya menolak kehadiran tambak udang.
Baca Selengkapnya
Pelaporan 3 Pakar Hukum dan Sutradara Dirty Vote ke Polisi, Bambang Widjojanto: Bentuk Kriminalisasi
14 Februari 2024
Pelaporan 3 Pakar Hukum dan Sutradara Dirty Vote ke Polisi, Bambang Widjojanto: Bentuk Kriminalisasi
Bambang Widjojanto sebut pelaporan 3 pakar hukum dan sutradara Dirty Vote ke polisi, sebagai tindakan kriminalisasi melawan hukum dan konstitusi.
Baca Selengkapnya
Koalisi Masyarakat Sipil Anggap Laporan Terhadap Pemeran dan Sutradara Film Dirty Vote ke Polisi sebagai Pembungkaman dan Kriminalisasi
14 Februari 2024
Koalisi Masyarakat Sipil Anggap Laporan Terhadap Pemeran dan Sutradara Film Dirty Vote ke Polisi sebagai Pembungkaman dan Kriminalisasi
Alih-alih memidanakan pihak yang terlibat dalam film Dirty Vote, berbagai lembaga pengawas seharusnya memproses fakta kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
3 Pakar Hukum dalam Dirty Vote Dilaporkan ke Polisi, TPN Ganjar-Mahfud: Kriminalisasi Bukan Jalan Keluar
13 Februari 2024
3 Pakar Hukum dalam Dirty Vote Dilaporkan ke Polisi, TPN Ganjar-Mahfud: Kriminalisasi Bukan Jalan Keluar
DPP Foksi sebelumnya resmi melaporkan sutradara dan tiga pakar hukum tata negara yang menjadi pemeran dalam film dokumenter Dirty Vote ke Mabes Polri.
Baca Selengkapnya
Di Makam Bung Karno, GMNI Desak Jokowi tidak Lakukan Kampanye Terselubung
8 Februari 2024
Di Makam Bung Karno, GMNI Desak Jokowi tidak Lakukan Kampanye Terselubung
GMNI buka suara soal kondisi demokrasi politik di Indonesia saat ini. Dia mendesak agar Presiden Joko Widodo tidak terlibat kampanye.
Baca Selengkapnya
Kontra Memori Kasasi Haris-Fatia di Kasus Lord Luhut, Jaksa Dianggap Gigih Melakukan Kriminalisasi
7 Februari 2024
Kontra Memori Kasasi Haris-Fatia di Kasus Lord Luhut, Jaksa Dianggap Gigih Melakukan Kriminalisasi
Tim kuasa hukum Haris Azhar-Fatia telah menyerahkan kontra memori kasasi kasus Lord Luhut ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa, 6 Februari 2024.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
6 menit lalu
1 jam lalu
4 jam lalu
4 jam lalu
4 jam lalu
4 jam lalu
6 jam lalu
8 jam lalu
9 jam lalu
10 jam lalu
