TEMPO.CO, Pontianak - Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tri Budiarto mengatakan saat ini memang ada penurunan hotspot atau titik panas di Kalimantan Barat sebesar 70 persen. Namun dia meminta agar pemerintah dan masyarakat tidak jadi lengah.
"Musim kemarau baru mulai. Bulan Agustus bisa 10 kali lipat tantangannya dari sekarang," ujar Tri Budiarto di Pontianak, Jumat, 10 Juli 2015.
Tahun ini, menurut Tri, koordinasi antarlembaga sudah sangat baik. Kemudian, pemerintah daerah provinsi harus memastikan bupati-bupati yang daerahnya langganan penyumbang titik panas untuk turut bergerak. Para kepala daerah tersebut harus tanggap dengan kondisi kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya. Jika hal ini sudah terjadi, maka kepala daerah harus tanggap menetapkan status siaga di daerahnya.
Penetapan ini, ujar Tri, dijadikan dasar untuk menurunkan anggaran dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya. "Bupati-bupati menetapkan status siaga itu wajib. Dasarnya adalah melindungi rakyatnya dari dampak kabut asap," ujar Tri. Di Indonesia hanya BNPB yang mempunyai pos Dana Siap Pakai. Anggaran ini bisa digunakan untuk memobilisasi masyarakat di tingkat bawah yang menjadi ujung tombak.
Namun, Tri menambahkan, pemerintah daerah harus menjelaskan secara detil penggunaan dana tersebut. Dana itu bisa digunakan untuk memberi insentif bagi "masyarakat peduli api", yakni satuan gugus tugas di tingkat desa. Tri juga menyarankan dibentuk kelembagaan yang jelas dan sebuah posko agar informasi seragam.
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Brigadir Jenderal Polisi Arief Sulistyanto mengatakan pihaknya sudah mengerahkan Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat untuk mengajak seluruh elemen desa agar mengantisipasi masalah kebakaran hutan dan lahan.
"Kalau penindakan, artinya apinya sudah ada. Kami mencoba agar potensi kebakaran lahan ini ditekan. Kalau bisa bahkan zero," ujar Arief. Masalah kebakaran hutan dan lahan, kata dia, menjadi prioritas tugas kewilayahan di masing-masing kepolisian resor. Polres yang paling banyak titik panas akan mendapatkan bendera berlambang api.
