TEMPO Interaktif, Jakarta:Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengatakan, kendala dalam pemberantasan korupsi di Indonesia adalah karena terlalu banyaknya koruptor. “Kendalanya memang terlalu banyak koruptor, jadi kita harus bekerja lebih keras lagi,” kata Arman, sapaan akrab Abdul Rahman Saleh, kepada wartawan seusai acara penyerahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ke-10 juta di Istana Negara, Rabu (19/10).Ia mengungkapkan hal itu menanggapi laporan lembaga Transparency Internasional, yang menyatakan Indonesia merupakan negara peringkat ke-6 terkorup di dunia. Menurut Arman, peringkat Indonesia sebagai negara korup sudah ada perubahan meskipun kecil. Oleh sebab itu, ujar Arman, pemberantasan korupsi harus terus diperbaiki. “Yang memperbaiki itu bukan cuma kejaksaan, kepolisian, tapi juga para pengacara, penasehat hukum, dan seluruh komponen bangsa,” kata dia. Aparat penegak hukum sendiri menurut Arman, saat ini telah bekerja lebih transparan, lebih akuntabel (dapat dipercaya), dan lebih terencana dalam hal pemberantasan korupsi. “Apalagi mulai tahun depan semua komisi pengawas mulai bekerja. Dari Komisi Kejaksaan, Yudisial, dan Komisi Kepolisian,” ujarnya. Dia mengakui, Indonesia belum akan keluar dari daftar peringkat negara-negara terkorup. Namun ia yakin akan ada perubahan. Arman juga mengakui, Kejaksaan Agung dan Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) kekurangan sumber daya. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga meminta bantuan tenaga jaksa dari kejaksaan Agung. “Kami sendiri kekurangan (Jaksa) yang sudah pengalaman,” kata dia. Oleh sebab itu, ia telah meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Hendarman Supandji, untuk memanggil lagi jaksa-jaksa yang berpengalaman dari daerah-daerah. Namun memutasi jaksa dari daerah juga tidak gampang. Dimas Adityo