Kritik Jokowi, Fadli Zon: Istana seperti Warung Kopi

Reporter

Rabu, 8 Juli 2015 17:45 WIB

Politikus Gerindra, Fadli Zon, memberikan keterangan kepada media usai menggelar pertemuan tertutup di Bakrie Tower, Jakarta, 29 Januari 2015. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengkritik pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla yang kerap melakukan kesalahan teknis. Menurut dia, sistem pengaturan administrasi di Istana seperti di warung kopi.

"Ada yang salah pada sistem perencanaan mekanisme di Istana. Ini dikelola seperti warung kopi," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 8 Juli, 2015.

Fadli turut menyoroti kesalahan Menteri Sekretaris Negara ihwal penulisan kepanjangan akronim pada undangan pelantikan Kepala Badan Intelijen Negara dan Panglima TNI. Pada undangan yang ditujukan kepada sejumlah pejabat negara itu tertulis "Badan Intelijen Nasional".

Kekeliruan ini bukan baru pertama kali ini terjadi. Menteri Sekretaris Negara juga pernah keliru membuat pidato Jokowi tentang tempat kelahiran Proklamator Sukarno. Dalam pidatonya, Jokowi menyebutkan Sukarno lahir di Blitar. Padahal presiden pertama Indonesia itu lahir di Surabaya.

Fadli Zon meminta Jokowi menanggapi serius persoalan ini. "Jangan dianggap enteng. Selama puluhan tahun, kejadian ini tak pernah ada. Tapi ini justru berulang kali," kata politikus Partai Gerakan Indonesia Raya itu.

Menurut Fadli, Presiden perlu segera memutuskan hasil evaluasi kabinetnya. Ia khawatir Jokowi bekerja terlalu teknis karena para pembantunya tak sanggup bekerja secara profesional.

"Dia harus membuat tim yang bukan mau membohongi dia dan memiliki kemampuan di bidangnya sesuai dengan target," kata Fadli Zon. "Kalau tim tak kuat, lakukan reshuffle."

PUTRI ADITYOWATI

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya