TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Destry Damayanti mengungkapkan alasan pihaknya meloloskanpolitikus dalam tahap pertama seleksi. Menurut Destry, selama calon tersebut memenuhi persyaratan tak jadi masalah.
"Kami memprioritaskan kelengkapan administrasi dan pengalaman kerja peserta," kata Destry saat ditemui di kantor Tempo, Senin, 6 JUli 2015.
Namun, Destry sudah memastikan peserta yang lolos tahap pertama bukan pengurus aktif suatu partai politik. Nama-nama seperti politikus PPP Ahmad Yani dan politikus Hanura Petrus Selestinus hanya sebatas anggota di partainya masing-masing.
Terkait anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, Destry mengatakan profesi Imam tak jadi soal karena masa jabatannya habis tahun ini. Dia tak mempersalahkan bahwa Imam sempat setuju dengan UU revisi KPK beberapa waktu lalu.
Seleksi yang jauh lebih ketat akan diadakan pada tahap kedua ini. Ekonom Bank Mandiri ini mengatakan, tim pansel akan mengupas sisi personal mereka lebih dalam, mulai dari wawancara, hasil makalah, hingga personal assessment yang akan dilakukan akhir Juli nanti.
Sebelumnya, koordinator investigasi Indonesia Corruption Watch Febri Hendri menyayangkan adanya politikus yang lolos seleksi administrasi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Menurut dia, politikus yang lolos tersebut pernah menjabat anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat. "Kita tahu selama ini yang menyerang KPK dari DPR. Kok bisa lolos penyerang KPK?" kata Febri di Jakarta Pusat, Minggu, 5 Juli 2015.
Penyerangan tersebut melalui revisi Undang-Undang KPK. Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 itu dianggap melemahkan KPK.
Dia berharap politikus yang pernah menyerang KPK tak terpilih menjadi pemimpin lembaga antikorupsi itu. "Ya sebaiknya jangan loloslah. Kalau lolos makin kuat serangannya," ujar Febri.
Panitia seleksi mengumumkan 194 orang lolos tahap seleksi administrasi kemarin. Dari beberapa nama itu, ada satu politikus Partai Persatuan Pembangunan, yakni Ahmad Yani, yang lolos ke tahap pembuatan makalah diri dan kompetensi yang dilaksanakan 8 Juli 2015.
YOLANDA RYAN ARMINDYA
Berita terkait
Babak Baru Konflik KPK
4 jam lalu
Dewan Pengawas KPK menduga Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melanggar etik karena membantu mutasi kerabatnya di Kementerian Pertanian.
Baca SelengkapnyaKPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City
4 jam lalu
KPK telah menetapkan bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan bekas Sekda Bandung Ema Sumarna sebagai tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City.
Baca SelengkapnyaMantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK
5 jam lalu
Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto menganggap Nurul Ghufron tak penuhi syarat lagi sebagai pimpinan KPK. Insubordinasi melawan Dewas KPK.
Baca SelengkapnyaPraperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang
6 jam lalu
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor mengajukan praperadilan ke PN Jakarta selatan. Dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK.
Baca SelengkapnyaDua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini
9 jam lalu
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana praperadilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor, Senin, 6 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja
14 jam lalu
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan
2 hari lalu
Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah
Baca SelengkapnyaDugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti
2 hari lalu
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.
Baca SelengkapnyaAlexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan
2 hari lalu
Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.
Baca SelengkapnyaIM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik
3 hari lalu
Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.
Baca Selengkapnya