Alasan Jokowi Belum Lantik Kepala BIN dan Panglima TNI

Reporter

Editor

Anton Septian

Minggu, 5 Juli 2015 22:26 WIB

Presiden Jokowi (kedua kanan) didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (kiri), berjabat tangan dengan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi (kedua kiri) dan Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen TNI (Mar) Ahmad Faridz Washington (kanan) dalam acara pemberian Warga Kehormatan Pasukan Khusus TNI di Cilangkap, Jakarta, 16 April 2015. ANTARA/M Agung Rajasa

TEMPO.CO, Bogor - Presiden Joko Widodo belum menentukan tanggal pelantikan calon Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso dan calon Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo. Menurut dia, tanggal pelantikan masih didiskusikan dengan Kementerian Sekretariat Negara.

"Banyak yang bilang katanya besok (Senin). Padahal belum," kata Jokowi, di Istana Bogor, Minggu, 5 Juli 2015. "Nanti tanyakan saja ke Kementerian Sekretariat Negara."

Menurut Jokowi, pelantikan sebenarnya tinggal menunggu waktu. Musababnya, semua berkas uji dan kelayakan calon Kepala BIN Sutiyoso dan calon Panglima TNI Gatot Nurmantyo sudah lengkap dan sampai ke Istana. Namun masih ada beberapa hal sehingga dia menunda pelantikan itu.

Sebelumnya beredar pelantikan Sutiyoso dan Gatot akan dilakukan Senin, 6 Juli 2015 di Istana Negara. Keduanya akan mengambil sumpah jabatan di depan Jokowi. Namun, kabar itu langsung dibantah Jokowi.

Pada 1 Juli 2015 kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui pengangkatan Jenderal Gatot Nurmantyo menjadi Panglima TNI setelah menjalani uji kepatutan dan kelayakan. Gatot menjalani uji kelayakan dan kepatutan selama hampir lima jam.

Gatot menjabat Kepala Staf Angkatan Darat. Lulusan Akademi Militer tahun 1982 ini pernah menjadi Gubernur Akademi Militer pada 2009-2010. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat pada 2013-2014.

Sedangkan pada 30 Juni 2015, Sutiyoso, dinyatakan lulus uji kepatutan dan kelayakan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Proses uji kelayakan digelar oleh Komisi Pertahanan dan Intelijen Dewan Perwakilan Rakyat. Keputusan itu diambil setelah sepuluh fraksi di DPR secara aklamasi mendukung purnawirawan bintang tiga itu menjadi Kepala BIN.

REZA ADITYA

Berita terkait

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

47 menit lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

1 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

2 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

6 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

7 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

8 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

8 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

13 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

13 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

14 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya