Seribuan Siswa Baru Pemegang Surat Miskin Mundur  

Reporter

Editor

Raihul Fadjri

Sabtu, 4 Juli 2015 19:32 WIB

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, seusai melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Balai Kota DKI Jakarta, 16 September 2014. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Bandung - Sekitar 1.500 siswa pemegang surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang diduga palsu mundur dari pendaftaran siswa baru SMP, SMA, dan SMK di Kota Bandung, Jawa Barat. Tindakan itu diduga diambil setelah kepolisian mengusut kasus surat palsu itu.

“Sudah hampir 1.500 siswa mundur secara sukarela hari ini. Tim polisi bergerak sampai Rabu dan Kamis,” ujar Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Sabtu, 4 Juli 2015.

Emil--panggilan akrab Ridwan Kamil--menjelaskan, banyak pendaftar melalui jalur non-akademik yang mundur karena takut tersangkut urusan dengan Kepolisian. Dia memastikan bakal lebih banyak lagi pendaftar non-akademik dengan surat keterangan tak mampu palsu yang akan mundur. "Hari Kamis akan banyak kursi kosong akibat orang tua dengan SKTM bodong mundur,” ujar Emil.

Akibatnya, kuota bangku sekolah melalui jalur akademik bertambah. Untuk itu, masa pendaftaran siswa baru diperpanjang. "Pendaftaran akademik mundur, passing grade juga pasti turun dan kursi akademik melonjak naik lagi," katanya. Hingga saat ini, kepolisian belum melakukan verifikasi ke rumah-rumah pemohon surat keterangan tidak mampu.

PUTRA PRIMA PERDANA

Berita terkait

Tiga Aspek Membangun Pendidikan Ala Marten Taha

13 jam lalu

Tiga Aspek Membangun Pendidikan Ala Marten Taha

Pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas Wali Kota Gorontalo Marten Taha. Program serba gratis sejak lahir hingga meninggal, dari sekolah sampai kesehatan.

Baca Selengkapnya

Perlunya Contoh Orang Tua dan Guru dalam Pendidikan Karakter Anak

4 hari lalu

Perlunya Contoh Orang Tua dan Guru dalam Pendidikan Karakter Anak

Psikolog menyebut pendidikan karakter perlu contoh nyata dari orang tua dan guru kepada anak karena beguna dalam kehidupan sehari-hari.

Baca Selengkapnya

Mayoritas Gaji Dosen di Bawah Rp 3 Juta, SPK: 76 Persen Terpaksa Kerja Sampingan

4 hari lalu

Mayoritas Gaji Dosen di Bawah Rp 3 Juta, SPK: 76 Persen Terpaksa Kerja Sampingan

Hasil riset Serikat Pekerja Kampus: sebagian besar dosen terpaksa kerja sampingan karena gaji dosen masih banyak yang di bawah Rp 3 juta.

Baca Selengkapnya

Kisah Ki Hadjar Dewantara Sebelum Jadi Bapak Pendidikan: Wartawan Kritis Musuh Belanda

4 hari lalu

Kisah Ki Hadjar Dewantara Sebelum Jadi Bapak Pendidikan: Wartawan Kritis Musuh Belanda

Sebelum memperjuangkan pendidikan, Ki Hadjar Dewantara adalah wartawan kritis kepada pemerintah kolonial. Ia pun pernah menghajar orang Belanda.

Baca Selengkapnya

Makna Logo Pendidikan Tut Wuri Handayani, Ada Belencong Garuda

4 hari lalu

Makna Logo Pendidikan Tut Wuri Handayani, Ada Belencong Garuda

Makna mendalam dibalik logo pendidikan Indonesia, Tut Wuri Handayani

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

5 hari lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

Politikus di Rusia Diguncang Silang Pendapat soal Isu Gay

5 hari lalu

Politikus di Rusia Diguncang Silang Pendapat soal Isu Gay

Alexandr Khinstein menilai politikus yang bertugas di lembaga pendidikan atau anak-anak tak boleh penyuka sesama jenis atau gay.

Baca Selengkapnya

USAID Kerja Sama dengan Unhas, ITB dan Binus

9 hari lalu

USAID Kerja Sama dengan Unhas, ITB dan Binus

Program USAID ini untuk mempertemukan pimpinan universitas, mitra industri, dan pejabat pemerintah

Baca Selengkapnya

Gibran Dorong Program CSR Lebih Banyak Diarahkan ke Sekolah-Sekolah

10 hari lalu

Gibran Dorong Program CSR Lebih Banyak Diarahkan ke Sekolah-Sekolah

Gibran mengatakan para penerima sepatu gratis itu sebagian besar memang penerima program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta.

Baca Selengkapnya

KPPU: Penegakan Hukum Pinjol Pendidikan Masih Tahap Penyelidikan Awal

10 hari lalu

KPPU: Penegakan Hukum Pinjol Pendidikan Masih Tahap Penyelidikan Awal

Pada Februari 2024, KPPU menyatakan memanggil empat perusahaan pinjol yang berikan pinjaman pendidikan kepada mahasiswa.

Baca Selengkapnya