TEMPO Interaktif, Serang:Sejumlah warga miskin penerima santunan tunai kompensasi kenaikan harga BBM di Provinsi Banten mengeluhkan pemotongan dana oleh aparat desa sebesar Rp 50 ribu perkeluarga. "Banyak warga yang mengeluh karena dana yang mereka terima tidak utuh," kata Misna, warga miskin di Desa Telaga Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Minggu(16/10), yang mengaku dipotong Rp 50 ribu oleh aparat desa. Jahud, 54 tahun, mengamini. Menurut dia dana itu dipotong untuk bikin kartu penduduk dan ongkos truk yang mereka pakai ke kantor pos. Hasballah, pengurus KNPI, Kecamatan Mancak mengaku telah melaporkan kejadian itu ke Pemerintah Kabupaten Serang. "Saya catat semua keluarga miskin yang dipotong itu, dan sudah dilaporkan ke kecamatan, tapi tidak ada tanggapan," katanya. Warga miskin di Kecamatan Sumur dan Cimangu, Pandeglang juga mengaku dipotong Rp 25 ribu oleh aparat desa dengan alasan untuk biaya transpor. Junaidi, aparat Kecamatan Cimanggu, mengakui pemotongan tersebut. "Ini bukan pemotongan tapi biaya transportasi yang harus ditanggung warga," katanya.Menurut Junaidi, sebelumnya warga penerima dana subsidi tunuai meminta bantuan aparat desa untuk mencarikan angkutan kendaraan ke Kantor Pos di Kecamatan. Karena jaraknya jauh, warga sepakat menggunakan truk. "Tapi biayanya ditanggung oleh warga, jadi tidak ada potongan, dana itu diamabil atas kesepakatan warga," jelas dia. Asda I Pemerintah Kabupaten Serang, Pantji Tirtaya berjanji akan menyelidiki kasus pemotongan tersebut. "Jika terbukti, oknum aparat desa itu bisa dilaporkan ke polisi." katanya.Penyaluran subsidi tunai di Provinsi Banten sudah mulai diambil keluarga miskin sejak 9 Oktober 2005. Jumlah keluarga miskin penerima subsidi tunui di Banten mencapai 400.000 keluarga yang tersebar di 4 kabupaten dan 2 kotamadya. Faidil Akbar