TEMPO.CO, Jakarta - Seluruh anggota fraksi Partai NasDem memilih keluar atau walk out pada rapat paripurna pembacaan Usulan Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan, siang ini. Wakil Ketua Fraksi NasDem Jhonny G. Plate mengutarakan seruan walk out tak lama setelah Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan membuka rapat.
"Dengan ini kami meninggalkan ruang rapat ini dengan mengatakan selamat tinggal kami tidak mau bertanggung jawab," kata Jhonny sebelum meninggalkan ruang rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 1 Juli 2015.
DPR menggelar rapat pembacaan usulan dana pembangunan daerah pemilihan atau dana aspirasi yang akan diajukan ke pemerintah. Tiap fraksi membacakan usulan yang diserap dari hasil temuan di daerah pemilihan masing-masing.
DPR mengajukan dana aspirasi sebesar Rp 11,2 triliun untuk 560 anggota. Tiap anggota mendapat alokasi Rp 20 miliar. Dana ini akan disalurkan melalui alokasi khusus pemerintah daerah.
Dari sepuluh fraksi di DPR, hanya tiga fraksi yang menolak usulan ini. Yaitu, PDI Perjuangan, Partai NasDem, dan Partai Hanura.
Jhonny mengatakan partainya menolak usulan ini karena melanggar konstitusi. "Kami tidak bertanggung jawab atas potensi penyalahgunaan keuangan negara, penyimpangan keuangan negara, perencanaan dan pengelolaan tata keuangan yang tidak memadai, dan memerhatikan kondisi perekonomian negara dan postur APBN," kata Jhonny.
Seruan ini langsung menuai interupsi dari anggota lain. Misbakhun dari Partai Golkar mengatakan penolakan ini tak seharusnya diungkapkan dalam paripurna. "Pimpinan, seharusnya di sini tak ada perdebatan lagi. Semua menerima," kata dia.
Saat Jhonny pamit meninggalkan ruangan, Misbakhun lantas bersyukur. "Alhamdulilah," kata Misbakhun. Sebanyak delapan anggota Fraksi NasDem langsung keluar ruangan. Jhonny sempat menyalami beberapa koleganya. Rapat kembali dilanjutkan.
PUTRI ADITYOWATI
Berita terkait
Koalisi Prabowo Rangkul PKB dan Partai Nasdem Bahayakan Demokrasi
9 hari lalu
Upaya Koalisi Prabowo merangkul rival politiknya dalam pemilihan presiden seperti PKB dan Partai Nasdem, berbahaya bagi demokrasi.
Baca SelengkapnyaSyahrul Yasin Limpo Ogah Komentar Soal Aliran Dana Rp 40,1 Juta ke Partai NasDem
46 hari lalu
JPU KPK dalam dakwaannya menyatakan bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menggunakan uang sebesar Rp 40.123.500 untuk kepentingan NasDem.
Baca SelengkapnyaIstilah Efek Ekor Jas dalam Pemilu, Bagaimana Terjadi Anomali di Pemilu 2024?
47 hari lalu
Dalam konteks Pemilu, efek ekor jas mengacu ke bagaimana keputusan pemilih pada satu posisi pemilihan bisa pengaruhi hasil dari posisi pemilihan lain.
Baca SelengkapnyaKetua NasDem Malaysia Balik Menuding PPLN Kuala Lumpur Lobi Partai Politik untuk Menambah Pemilih KSK
48 hari lalu
Ketua Partai NasDem Malaysia Tengku Adnan mengatakan usulan menambah jumlah pemilih Kotak Suara Keliling atau KSK datang dari PPLN Kuala Lumpur.
Baca SelengkapnyaNasdem Tunggu Instruksi Surya Paloh untuk Gulirkan Hak Angket
59 hari lalu
Fraksi Partai Nasdem belum mendapatkan instruksi dari Ketua Umum Surya Paloh untuk menandatangani persetujuan hak angket.
Baca SelengkapnyaDinamika Politik Setelah Surya Paloh Diundang Presiden Jokowi pada Pekan Lalu
26 Februari 2024
Pengamat politik Ujang Komarudin menilai pertemuan Jokowi dan Surya Paloh bukan sekadar silaturahmi biasa.
Baca SelengkapnyaStudi Demokrasi Rakyat Laporkan Anggota DPR ke KPK, Diduga Beli Suara agar Menang Lagi di Pemilu 2024
24 Februari 2024
Dalam laporan ke KPK disebutkan hasil korupsi itu diduga untuk membeli suara dalam kontestasi Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaStudi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR
23 Februari 2024
Pelaporan ke KPK terkait dugaan korupsi pemotongan dana bantuan hibah pertanian yang berasal dari Dana Aspirasi DPR yang mencapai Rp 2 miliar.
Baca SelengkapnyaPrediksi Pertarungan Suara Partai di DPR yang Pro dan Kontra Hak Angket Pilpres 2024
22 Februari 2024
Jika DPR tidak siap untuk menggunakan hak angket dugaan kecurangan, capres Ganjar Pranowo akan mendorong penggunaan hak interpelasi atau rapat kerja.
Baca SelengkapnyaPolda Jawa Tengah Telusuri Laporan Pemotongan Dana Aspirasi Desa 3 Kabupaten di Jawa Tengah
24 November 2023
Polda Jawa Tengah menelusuri laporan pemotongan dana aspirasi desa yang bersumber dari bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah di 3 daerah 2020-2022.
Baca Selengkapnya