DPR Gelar Paripurna Pembacaan Dana Aspirasi  

Reporter

Editor

Zed abidien

Rabu, 1 Juli 2015 11:05 WIB

Wakil Ketua DPR selaku Ketua Rapat, Fahri Hamzah (tengah) berbicara dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, 23 Juni 2015. tujuh fraksi partai politik lainnya menyampaikan dukungannya terhadap dana aspirasi dalam rapat Badan Legislatif. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat paripurna pembacaan Usulan Dana Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) hari ini, 1 Juli 2015. DPR akan membacakan usulan program yang dibutuhkan konstituen di daerah pemilihannya.

"Agenda kali ini soal pengusulan Dana Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP). Per fraksi akan melaporkan apa yang telah ditemukan di daerah pemilihan anggota DPR," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 1 Juli 2015.

Juru bicara 10 fraksi di DPR akan membacakan usulan program. Selanjutnya, DPR akan memberikan laporan ini ke pemerintah agar dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. "Setelah ini baru diserahkan ke pemerintah," kata dia.

DPR mengajukan usulan dana aspirasi sebesar Rp 11,2 triliun kepada pemerintah. Dana tersebut akan dicairkan melalui dana alokasi khusus pemerintah daerah per daerah pemilihan. Tiap anggota akan mendapatkan Rp 20 miliar.

Dari sepuluh fraksi yang ada di DPR, hanya tiga fraksi yang menolak usulan tersebut. PDI Perjuangan, Partai NasDem, dan Partai Hanura menolak karena usulan tersebut rentan disalahgunakan dan tak sesuai dengan Undang-Undang MD3.

Pada paripurna ini, DPR juga akan meminta tanggapan fraksi terhadap pidato Menteri Keuangan terkait Rancangan APBN 2016.

PUTRI ADITYOWATI

Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

8 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

17 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya