TEMPO Interaktif, Banjarmasin:Mabes Polri akan memeriksa sejumlah pejabat dan beberapa bupati di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang diduga terlibat penambangan batubara ilegal. Menurut Deputi Operasi Mabes Polri Irjen Didi Widayadi, pihaknya telah mendapatkan lampu hijau dari Menteri Dalam Negeri M.Mar'uf. ?Jangan sebutkan nama bupatinya, tapi yang patut diduga mereka memberikan kesempatan kasus ini terjadi," kata Didi kepada wartawan di ruang VIP Bandara Syamsudin Noor, Banjarmasin, kemarin. Meski tak menyebut nama, data dari Polda Kalsel terungkap bahwa bupati Kotabaru telah mengeluarkan 95 izin Kuasa Pertambangan (KP), dan bupati Tanah Laut sebanyak 64 buah KP. Saat ini Kepala Dinas Pertambangan M. Amin telah ditahan. Akibat izin Kuasa Pertambangan itu terjadi tumpang tindih lahan dengan perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan batubara (PKB2B) dan tumpang tindih titik koordinat. "Semua kasus ilegal mining diproses hukum," kata Didi. Selain itu, Polda Kalsel juga telah menyita 54 unit alat berat seperti excavator dan buldozer milik penambang batubara, dan 449 lembar surat keterangan asal barang. Dari data Polda Kalsel juga tercantum barang bukti yang disita antara lain buku register SKAB, bukti setoran royalti, buku agenda setoran royalti, dan 24 bundel surat rekomendasi Bupati Kabupaten Tanah Laut. Seluruh barang bukti, itu kata Didi, tidak akan dipinjam pakaikan kepada pemiliknya. "Mabes Polri memperingatkan kepada lembaga penjamin kredit dan perbankan untuk tidak memberikan kucuran kredit kepada pelaku penambangan batubara ilegal," tandasnya. Didi juga mengungkapkan, tim gabungan dari Mabes Polri juga menertibkan pelabuhan khusus pemuatan batubara ilegal, "Di Kalsel ada 50 pelabuhan khusus pembuatan batubara yang diduga terkait ilegal," katanya. Ia ke Banjarmasin membawa anggota tim gabungan dari Departemen Menteri ESDM, Depdagri, Bareskrim Mabes Polri, Propam Mabes Polri, Dirjen Perhubungan Laut, dan Kementrian Lingkungan Hidup. Khaidir R.