Adriansyah PDIP Empat Kali Terima Suap

Reporter

Senin, 29 Juni 2015 11:48 WIB

Adriansyah, Mantan Bupati Tanah Laut. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi membacakan dakwaan atas bos PT Mitra Maju Sukses, Andrew Hidayat. Andrew didakwa menyuap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Adriansyah, terkait dengan izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Dalam dakwaan terungkap bahwa Andrew telah empat kali memberikan duit kepada Adriansyah. "Terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut," kata jaksa Yudi Kristiana saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin, 29 Juni 2015.

Andrew, menurut Yudi, telah memberikan duit sebanyak Rp 1 miliar, US$ 50 ribu, dan Sing$ 50 ribu kepada Adriansyah, yang menjabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019. Pemberian itu diduga kuat berhubungan dengan perizinan perusahaan Andrew di Kabupaten Tanah Laut. Sebelum menjadi anggota Dewan, Adriansyah adalah Bupati Tanah Laut.

Andrew pertama kali memberikan duit sebesar US$ 50 ribu kepada Adriansyah pada Kamis, 13 November 2014. Andrew memerintahkan anggota Kepolisian Sektor Menteng, Jakarta, Agung Krisdianto, mengambil duit tersebut di bagian keuangan PT MMS untuk diserahkan kepada Adriansyah di lantai atas Mall Taman Anggrek, Jakarta.

Selanjutnya, tepat sepekan kemudian, pada 20 November 2014, Andrew kembali memerintahkan Agung menyerahkan Rp 500 juta untuk Adriansyah. Penyerahan uang disepakati dilakukan di Apartemen GP Plaza, Slipi, Jakarta. Selang sehari, duit Rp 500 juta kembali diserahkan Agung kepada Adriansyah dalam dua goody bag di lantai 19 apartemen yang sama.

Suap berikutnya dilakukan pada 28 Januari 2015. Andrew menyuruh Agung memberikan Rp 500 juta lagi kepada Adriansyah di restoran Shabu Tei di lantai 4 Mall Taman Anggrek.

Pemberian Andrew kepada Adriansyah, kata Yudi, berkaitan dengan bantuan Adriansyah untuk memudahkan urusan perizinan perusahaan yang dikelola Andrew. Izin tersebut, antara lain, berupa izin usaha pertambangan operasi produksi PT Dutadharma Utama, surat eksportir terdaftar PT DDU dan PT Indoasia Cemerlang, serta persetujuan rencana kerja anggaran biaya.

Pada 9 April 2015, Andrew melalui Agung kembali menyerahkan Sin$ 50 ribu kepada Adriansyah di Sanur Swiss Belhotel, Bali. Adriansyah saat itu sedang mengikuti kongres PDI Perjuangan. Namun penyerahan duit itu digagalkan operasi tangkap tangan KPK. Adriansyah langsung diciduk di tempat, sementara Andrew dicokok di sebuah hotel di Senayan.

Atas dakwaan jaksa, Andrew yang mengenakan kemeja batik lengan pendek menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi. "Dilanjutkan saja karena klien kami ingin kooperatif," kata kuasa hukum Andrew, Bambang Hartono.

Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. KPK berencana menghadirkan 30 saksi untuk mengungkap kasus ini.

Andrew dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana.

MOYANG KASIH DEWIMERDEKA

Berita terkait

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

28 menit lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

9 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

1 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

1 hari lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

1 hari lalu

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

2 hari lalu

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Menteri Pertanian kerap meminta pegawai Kementan untuk membayar berbagai tagihan, termasuk untuk kacamata.

Baca Selengkapnya

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

3 hari lalu

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

Tim Jaksa KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)

Baca Selengkapnya

Ribuan Pendukung Desak Perdana Menteri Spanyol Tidak Mundur dari Jabatan

3 hari lalu

Ribuan Pendukung Desak Perdana Menteri Spanyol Tidak Mundur dari Jabatan

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengumumkan akan mundur setelah pengadilan meluncurkan penyelidikan korupsi terhadap istrinya.

Baca Selengkapnya

Ketua Partai Patriot dari Prancis Curiga Bantuan untuk Ukraina Dikorupsi

3 hari lalu

Ketua Partai Patriot dari Prancis Curiga Bantuan untuk Ukraina Dikorupsi

Florian Philippot Ketua Partai Patriot dari Prancis menyebut sebagian besar bantuan dari negara - negara Barat digelapkan oleh pejabat-pejabat Ukraina

Baca Selengkapnya