TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah menyarankan Presiden Joko Widodo memberikan kursi menteri bagi partai politik dari koalisi nonpemerintah. Menurut dia, hal itu diperlukan demi menjaga stabilitas politik nasional.

"Presiden perlu pertimbangkan dukungan dari partai politik lain di luar Koalisi Indonesia Hebat agar dukungan signifikan dan stabilitas politik dapat terjaga," kata Basarah di DPP PDIP, Jakarta, Senin, 28 Juni 2015.

Menurut dia, dengan bergabungnya partai lain dalam kabinet, maka proses politik di parlemen akan memudahkan pemerintahan Jokowi. Apalagi, saat ini jumlah kursi partai pengusung Jokowi di Dewan Perwakilan Rakyat tak mencapai angka ideal, yaitu 50 persen plus satu. Belum lagi posisi PDIP yang tak memiliki satu pun kursi pimpinan komisi di lembaga legislatif itu.

"Jokowi harusnya realistis terhadap praktek ketatanegaraan dengan prinsip presidensil bercita rasa parlemen," kata Ahmad.

Namun, ia menolak bila memberi kursi partai lain di kabinet berarti memangkas jatah kursi partai pengusung. "Saat ini yang diperlukan adalah dukungan politik yang cukup untuk pemerintahan, jangan malah sebaliknya," kata dia.

Hal sama diungkapkan Sekretaris Jenderal Partai NasDem Patrice Rio Capella beberapa waktu lalu. Ia meminta komposisi menteri dari NasDem tetap sama bahkan bila partai lain bergabung dalam koalisi pemerintah.

"Kalau misalnya ada parpol lain yang ingin bergabung ke koalisi, kurangi posisi menteri profesional dong," kata Rio. "Ini demi memperkuat positioning presiden."

Wacana kocok ulang Kabinet Kerja didukung sepenuhnya oleh PDIP. "Kami menilai menteri di kabinet saat ini belum mampu menerjemahkan visi besar Jokowi sehingga perlu ada reshuffle. Ini kebutuhan agar pemerintahan ini berjalan efektif," kata Basarah. "Kami memberi dukungan politik sepenuhnya."

INDRI MAULIDAR