Rekomendasi Suhardi Agar Daftar KPK Direspon Positif Kejati

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Rabu, 24 Juni 2015 05:54 WIB

Anggota Pantia Seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Meuthia Ganie Rochman setibanya di Gedung KPK, Jakarta, 9 Juni 2015. Kedatangan tim Pansel calon pimpinan KPK untuk berdiskusi sekaligus meminta bantuan kepada lima pimpinan KPK terkait pelaksanaan tahapan seleksi. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO , Makassar:Penunjukan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat, Suhardi, oleh Jaksa Agung Muhammad Prasetyo untuk mendaftar sebagai calon pimpinan KPK mendapat respon positif pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat.



"Selama ini beliau (Suhardi) memang intens mengawasi penanganan kasus korupsi," kata juru bicara Kejaksaan Tinggi, Abdul Rahman Morra, kepada Tempo Selasa malam, 23 Juni 2015.

Rahman menuturkan sejak bertugas di Kejaksaan Tinggi, Suhardi sangat konsen dengan penuntasan kasus-kasus korupsi di wilayah hukum Sulawesi Selatan dan Barat. Beberapa kali, Suhardi melakukan evaluasi dan supervisi khusus ke Kejaksaan Negeri se-Sulawesi Selatan dan Barat untuk memberikan masukan dan penegasan dalam pemberantasan korupsi.

Selama ini koordinasi antara bidang pidana khusus dengan Kepala Kejaksaan Tinggi berjalan lancar, sehingga beberapa kasus berhasil dituntaskan yang berdampak pada pemulihan keuangan negara.

Tidak hanya di kalangan internal, kata Rahman, Suhardi juga banyak memberikan pencerahan kepada masyarakat dan pejabat pemerintah agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan keuangan daerah. "Tentu kami berharap beliau bisa menjadi pimpinan KPK," ujar Rahman.

Namun Wakil Ketua Badan Pekerja Anti Corruption Committee Sulawesi Selatan, Kadir Wokanubun, justru menilai kinerja Suhardi dalam penuntasan kasus korupsi biasa-biasa saja. "Masih banyak kasus mandek di Kejaksaan Tinggi maupun di Kejaksaan Negeri," kata Kadir.

Menurut Kadir, alangkah baiknya bila Kepala Kejaksaan Tinggi Suhardi lebih fokus untuk menyelesaikan pekerjaan rumah dalam penuntasan kasus korupsi di Sulawesi Selatan dan Barat. "Suhardi harus bertanggungjawab sebagai pimpinan tertinggi di Kejaksaan Tinggi."

AKBAR HADI

Berita terkait

64 Orang Lolos Seleksi Pejabat KPK

18 Maret 2022

64 Orang Lolos Seleksi Pejabat KPK

Adrianus mengatakan kandidat pejabat KPK itu akan mengikuti seleksi lanjutan, yaitu asesmen kompetensi manajerial dan sosial kultural.

Baca Selengkapnya

Peserta Seleksi Jubir KPK Tak Ada yang Lolos

29 Januari 2021

Peserta Seleksi Jubir KPK Tak Ada yang Lolos

Saat ini, jubir KPK masih sebatas pelaksana tugas, baik bidang pencegahan maupun penindakan.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Menjelaskan Soal Etika Irjen Firli Bahuri

12 September 2019

Pansel KPK Menjelaskan Soal Etika Irjen Firli Bahuri

Irjen Firli, menurut Pansel Capim KPK Indriyanto Seno Adji, memiliki tingkat konsistensi terbaik.

Baca Selengkapnya

Cerita Massa Pendukung Revisi UU KPK Bingung Isi Protes di DPR

11 September 2019

Cerita Massa Pendukung Revisi UU KPK Bingung Isi Protes di DPR

Sunirah, 40 tahun, berdandan dari pukul 10.00 WIB pada Selasa pagi, sebelum ikut demo mendukung revisi UU KPK.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Masinton: KPK Tak Perlu Lagi Tangani Kasus Ecek-ecek

2 September 2019

Anggota DPR Masinton: KPK Tak Perlu Lagi Tangani Kasus Ecek-ecek

Setelah 10 nama capim KPK diumumkan, Komisi III DPR akan meminta masukan masyarakat terkait rekam jejak 10 nama tersebut.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Merasa Belum Berhasil Pimpin KPK, Kenapa?

27 Agustus 2019

Alexander Marwata Merasa Belum Berhasil Pimpin KPK, Kenapa?

KPK, kata dia, harusnya menjadi trigger mechanism penegak hukum lain seperti polisi dan jaksa agar tidak korupsi.

Baca Selengkapnya

Koalisi Antikorupsi Curigai Pansel KPK Bentukan Jokowi

18 Mei 2019

Koalisi Antikorupsi Curigai Pansel KPK Bentukan Jokowi

Koalisi Antikorupsi mencurigai pansel KPK bentukan Jokowi sebagai kompromi elit

Baca Selengkapnya

Kata Pukat UGM Soal Nama-nama Panitia Seleksi KPK

18 Mei 2019

Kata Pukat UGM Soal Nama-nama Panitia Seleksi KPK

Dari komposisi panitia seleksi KPK itu tak terlihat apa yang dikehendaki Presiden Jokowi untuk menjawab kebutuhan KPK empat tahun ke depan.

Baca Selengkapnya

Fahri Desak Febri Diansyah Diganti, ICW: Itu Penilaian Pribadi  

15 Agustus 2017

Fahri Desak Febri Diansyah Diganti, ICW: Itu Penilaian Pribadi  

Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengatakan usul Fahri Hamzah soal penggantian juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai penilaian pribadi.

Baca Selengkapnya

Penyebab Fahri Hamzah Sarankan Juru Bicara KPK Segera Diganti  

14 Agustus 2017

Penyebab Fahri Hamzah Sarankan Juru Bicara KPK Segera Diganti  

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menyarankan juru bicara KPK segera diganti karena lebih cocok dijabat penyidik.

Baca Selengkapnya