Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendatangi Stasiun Jakarta Kota untuk menaiki KRL dengan gerbong khusus bertemakan sejarah transportasi Ibu Kota yang diluncurkan di Jakarta, 21 Juni 2015. TEMPO/M IQBAL ICHSAN
TEMPO.CO , Jakarta:Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyindir hubungan yang tak harmonis antara Gubernur DKI, Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut dia, hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif diperlukan untuk mendukung jalannya pemerintahan.
"Yang paling penting dalam pemerintahan ialah bagaimana menjaga hubungan antara gubernur, wakil gubernur dan DPRD," kata Tjahjo dalam sambutannya di Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka hari ulang tahun DKI, di gedung DPRD, Senin, 22 Juni 2015.
Tjahjo menjelaskan dalam politik dan menentukan arah kebijakan perlu didukung oleh hubungan harmonis antara eksekutif dan legislator. Jika hubungan kedua lembaga tersebut tak harmonis, maka sangat sulit dalam menjalankan pemerintahan.
Sebelumnya, hubungan antara Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama dan anggota DPRD sempat memanas lantaran Basuki menyerahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2015 yang bukan kesepakatan antara pemerintah dan anggota Dewan. Legislator yang tak menerima sikap tersebut lantas menggalang hak angket untuk Ahok. Ahok yang tak terima dengan sikap politikus Kebon Sirih lantas melaporkan adanya dugaan korupsi dalam pengadaan uninterruptible power supply (UPS).
APBD, kata Tjahjo, seharusnya mampu mengakomodir seluruh kepentingan eksekutif dan legislatif. "Semua APBD harus disesuaikan dengan seluruh kepentingan," tuturnya.
