Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua DPR Setya Novanto (kanan) dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kiri) sebelum dimulainya rapat konsultasi bersama pimpinan DPR di Gedung Nusantara 4, Gedung DPR/MPR, Jakarta, 6 April 2015. Salah satu agenda rapat konsultasi itu adalah membahas pencalonan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai calon kepala Polri. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menyatakan rapat pimpinan parlemen sepakat memaksimalkan batas waktu 20 hari kerja sebelum menggelar rapat paripurna usulan Presiden Joko Widodo soal Panglima TNI dan Kepala Badan Intelijen Negara.
"Kami tak ingin terburu dan tergesa. Ini perlu kehati-hatian. Jangan sampai salah memilih, meski itu usulan dari Presiden," kata Fadli, Rabu, 18 Juni 2015. Jokowi sudah mengusulkan Sutiyoso sebagai Kepala BIN pada pekan lalu.
Menurut dia, DPR akan menunggu respons dan aspirasi masyarakat soal mantan Panglima Daerah Militer Jaya yang diduga terlibat dalam peristiwa 27 Juli 1996 tersebut. Semua masukan masyarakat nantinya menjadi bahan pertimbangan Komisi Pertahanan jelang uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon tunggal Kepala BIN. "Kami sekarang masih ada waktu," ujar Fadli.
Selain menunggu tanggapan publik, Fadli berdalih, pimpinan parlemen tengah mengumpulkan sejumlah isu strategis yang mungkin bisa dibahas dalam rapat paripurna. Hal tersebut akan diputuskan pimpinan dalam rapat pekan mendatang.
Fadli sendiri tak banyak menanggapi soal sosok calon tunggal Panglima TNI, yaitu Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo. Meski demikian, penentuan Panglima TNI dipastikan bersamaan dengan Kepala BIN.
