TEMPO.CO, Kupang - Sekretaris Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nusa Tenggara Timur Gabriel Beri Bina mengatakan masyarakat yang mendaftar ke partainya sebagai calon bupati atau wakil bupati di sembilan kabupaten di NTT dalam pemilihan kepala daerah serentak Desember mendatang paling banyak berasal dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS).

"Paling banyak PNS. Ada juga anggota TNI/Polri yang melamar ke Gerindra untuk pemilu kepala daerah," kata Gabriel kepada Tempo di Kupang, Selasa, 16 Juni 2015.

Calon kepala daerah dari unsur TNI terdaftar di Kabupaten Timor Tengah Utara. Unsur Polri di Manggarai Barat dan Sumba Timur. Sisanya adalah PNS dan pengusaha serta masyarakat umum lainnya. Sedangkan dari sisi gender, hanya satu perempuan yang melamar, yaitu untuk pemilihan kepala daerah di Kabupaten Malaka.

Partai Gerindra, menurut Gabriel, sudah selesai melakukan proses seleksi di tingkat DPC kabupaten. Seluruh dokumen pelamar yang lolos seleksi sudah diserahkan ke DPP Gerindra. Gabriel mengatakan DPP akan menjadwalkan tes kelayakan dan kepatutan terhadap beberapa kandidat yang mencalonkan diri.

Gabriel menyatakan DPC dan DPD Partai Gerindra tidak akan mengeliminasi calon kepala daerah dari partai itu yang tidak lulus tes. Sebab Gerindra akan menetapkan calon berdasarkan beberapa aspek. "Seperti kader atau bukan kader tapi rekam jejaknya baik, fakta lapangan melalui polling, jajak pendapat, survei bisa jadi penentu dalam penjaringan calon itu," katanya.

Dari sembilan kabupaten yang menggelar pilkada serentak, yakni Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, Belu, Malaka, Timor Tengah Utara (TTU), Sabu Raijua, Sumba Barat, dan Sumba Timur, Gerindra menargetkan kemenangan di lima kabupaten. "Kami target menang 50 persen di sembilan kabupaten penyelenggara pilkada," katanya.

Meski demikian, Gerindra harus berkoalisi dengan partai lain untuk mengajukan calon kepala daerah karena tidak memenuhi kuota 15 persen kursi di parlemen. Terhitung hanya tiga partai di tiga kabupaten yang bisa mengajukan sendiri calonnya, yakni Golkar di Sumba Timur, Partai Amanat Nasional di Ngada, dan PDI Perjuangan di TTU. "Kami harus berkoalisi dengan partai lain. Bisa KIH bisa KMP," ujarnya.

YOHANES SEO