Presiden Direktur IBM, Betti Alisjahbana. TEMPO/Fahmi Ali
TEMPO.CO,Jakarta - Juru bicara Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Betti Alisjahbana, mengatakan, hingga Senin, 8 Juni 2015, sudah 20 orang mendaftarkan diri ke pihaknya. Para pendaftar berasal dari latar belakang yang beragam.
"Ada akademikus, penegak hukum, aktivis, pegawai negeri sipil. Ada satu perempuan yang mendaftar," kata Betti melalui pesan pendek, Senin malam, 8 Juni 2015.
Menurut Betti, pansel KPK mengundang sejumlah orang untuk mendapatkan masukan ihwal calon pimpinan KPK. Salah satunya Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti. Dalam pertemuan dengan Badrodin, kata Betti, mereka membahas rencana pelibatan kepolisian dalam penelusuran rekam jejak calon pimpinan lembaga antikorupsi itu. Betti mengatakan, selain berdiskusi dengan Badrodin, pihaknya bertemu dengan mantan komisioner KPK, yakni Erry Riyana Hardjapamengkas dan Tumpak Hatorangan. "Kami membahas tantangan yang dihadapi serta kriteria pimpinan KPK yang dibutuhkan," kata Betti. (Baca:Temui Pansel KPK, Budi Gunawan: Korupsi Sengsarakan Rakyat) Para pegiat antikorupsi juga diundang oleh Pansel KPK. Mereka akan dilibatkan dalam penjaringan calon. Para aktivis itu bakal diminta melakukan focus group discussion di beberapa daerah serta penelusuran rekam jejak.
Seleksi calon pimpinan KPK dibuka pada 5-24 Juni 2015. Pelamar yang berminat bisa mengirimkan dokumen ke Sekretariat Pansel KPK atau melalui e-mail.
Pansel tak hanya menunggu berkas pendaftaran peminat, tapi juga berencana menjemput bola. Hal ini dilakukan untuk menjaring lebih banyak calon yang memiliki kemampuan mumpuni. "Panitia mengumumkan calon-calon yang lolos seleksi administrasi pada 27 Juni mendatang untuk memberi kesempatan publik yang hendak memberi masukan," ujar Betti. (Baca: Pansel Gandeng 4 Lembaga Cegah Kriminalisasi Capim KPK)
Panitia diberi tenggat 31 Agustus 2015 untuk menyerahkan delapan nama calon pemimpin KPK kepada Presiden Joko Widodo. Selanjutnya, Presiden akan menyerahkan nama para calon itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
