Temui Pansel KPK, Budi Gunawan: Korupsi Sengsarakan Rakyat

Reporter

Senin, 8 Juni 2015 12:14 WIB

Tim 9 Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbicara di depan awak media usai melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, 25 Mei 2015. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin, 8 Juni 2015, menemui Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti.

Ketua Pansel Pimpinan KPK Destry Damayanti mengatakan pertemuan dengan Badrodin bertujuan untuk saling berkoordinasi terkait dengan pemilihan pimpinan KPK.

Menurut Destry, Pansel meminta bantuan Polri dalam menelusuri rekam jejak para calon. "Ini sebagai rangkaian tim Pansel untuk memperkaya masukan dari penegak hukum dan masyarakat," ucapnya di Mabes Polri, Senin, 8 Juni 2015.

Dalam pertemuan itu, hadir pula Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Destry menuturkan Badrodin dan Budi Gunawan menyatakan kesiapannya membantu Pansel. "Pak Budi Gunawan juga mendukung Pansel segera mencari pimpinan KPK, karena korupsi menyengsarakan rakyat," katanya.

Destry menjelaskan, hingga saat ini, sudah ada 15 nama yang telah mendaftarkan diri. Mereka terdiri atas akademikus, aktivis, pegawai negeri, serta pengusaha. Ada pula calon dari purnawirawan Polri. Namun dia mengaku lupa nama mereka. "Rata-rata bukan orang terkenal," ucapnya.

Anggota Pansel, Yenti Ganarsih, berujar, selain berkoordinasi dengan Polri, timnya juga akan meminta bantuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Intelijen Negara (BIN), Kejaksaan Agung, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Kemungkinan kami akan berkoordinasi dengan PPATK dan lainnya pada pekan depan," tuturnya.

Sebelumnya, juru bicara Pansel, Betti Alisjahbana, menjelaskan, dalam menjaring kandidat, Pansel sudah merencanakan untuk meminta masukan berbagai pihak. Antara lain Forum Pemimpin Redaksi, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, kelompok lintas agama, dan asosiasi profesi.

Pada 21 Mei lalu, Presiden Joko Widodo mengumumkan sembilan nama anggota Pansel. Mereka semuanya wanita, di antaranya Destry Damayanti (ekonom dan ahli keuangan) yang ditunjuk sebagai Ketua Pansel dan Enny Nurbaningsih (pakar hukum tata negara dan Ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional) sebagai Wakil Ketua Pansel,

Sedangkan sisanya yang menjadi anggota adalah Harkristuti Harkrisnowo (pejabat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), Betti Alisjahbana (ahli teknologi dan informasi asal Institut Teknologi Bandung), Yenti Ganarsih (pakar pencucian uang), Supra Wimbarti (psikolog), Natalia Subagyo (ahli tata kelola pemerintahan), Diani Sadiawati (pejabat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Meuthia Ganie Rochman (ahli sosiologi korupsi dan modal sosial).

Mereka akan membuka pendaftaran calon pimpinan KPK pada 5 Juni 2015. Selama proses penyaringan, Pansel berkantor di Sekretariat Negara.

DEWI SUCI R.

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

1 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

2 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

2 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

2 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya