Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa. ANTARA/Dedhez Anggara
TEMPO.C,, Jakarta - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan pemerintah sudah mulai menjajaki peluang kerja sama dengan Kedutaan Besar Swedia di Jakarta untuk menangani masalah prostitusi di Indonesia. “Kementerian telah menjalin komunikasi beberapa kali dengan Kedutaan Swedia,” kata Khofifah dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Senin, 8 Juni 2015.
Menteri Khofifah mengatakan kagum dengan keberhasilan Swedia menurunkan tingkat permintaan dan pengguna jasa seksual di negara itu. Dalam waktu tiga tahun saja, kata Khofifah, pemerintah Swedia berhasil menurunkan tingkat permintaan pengguna jasa cinta komersial sebanyak 80 persen. Mereka pun berhasil menurunkan 75 persen penyedia jasa esek-esek itu.
Khofifah menjelaskan salah satu kunci sukses Swedia dalam menurunkan tingkat permintaan jasa cinta. “Mereka menampilkan identitas atau wajah si pengguna jasa cinta komersial di berbagai media massa dan media sosial,” kata Khofifah.
Contoh lain yang dilakukan negara itu yakni penerapan hukuman denda. Walau begitu, Khofifah menilai hukuman sosial berupa pemuatan wajah pengguna jasa itu di media sosial lebih efektif daripada hukuman denda. “Para pengguna jasa cinta komersial akan dibuat malu karena relasinya akan tahu, ” kata Khofifah saat sedang berkunjung ke Sekolah Khadijah, Bangkalan, Jawa Timur, Ahad, 7 Juni 2015.
Di Jawa Timur, menurut Khofifah, 12 dari 48 lokalisasi prostitusi sudah ditutup. Salah satu lokalisasi yang akan segera ditutup berada di Kabupaten Ponorogo. Lokalisasi itu daerah itu dinilai sebagai salah satu yang terbesar di Indonesia.
Khofifah meminta semua pemerintah daerah berperan aktif membuka lapangan kerja pasca-penutupan lokalisasi prostitusi di daerah tersebut. Terutama pemerintah daerah asal wanita pekerja seks yang tempat kerjanya telah ditutup. ”Peran aktif pemerintah daerah merupakan kunci dalam upaya memotong rantai prostitusi di Indonesia,” kata Khofifah.
