Anggota KY Pikir-pikir Daftar Calon Pimpinan KPK  

Reporter

Jumat, 5 Juni 2015 14:53 WIB

Ketua dan wakil ketua Komisi Yudisial Eman Suparman (kiri) dan Imam Anshari Shaleh. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Yudisial Bidang Hubungan Antarlembaga Imam Anshori Saleh mengatakan banyak yang mendesaknya agar mendaftarkan diri dalam seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut dia, ada organisasi kemasyarakan yang akan mengajukannya sebagai calon pemimpin lembaga antirasuah itu.

"Masih pikir-pikir. Saya mau bersalat istikharah dulu," ujar Imam melalui pesan pendek, Jumat, 5 Juni 2015. Bila hasil salat istikharah membuatnya mantap menjadi calon pimpinan KPK, Imam akan langsung menyampaikan berkas pendaftaran kepada panitia seleksi.

Imam menyadari posisi KPK saat ini sedang dilemahkan. Tapi, kata dia, hak itu justru menjadi tantangan bagi pemimpin KPK ntuk membangun lembaga itu agar menjadi lebih berdaya dan andalan dalam penindakan serta pencegahan korupsi. "Niatnya haruslah jihad, sungguh-sungguh," kata Imam.

Pendaftaran calon pimpinan KPK jilid IV dibuka mulai hari ini hingga 24 Juni 2015. Hasil seleksi administrasi diumumkan pada 27 Juni 2015. Tanggapan masyarakat 27 Juni-26 Juli 2015. Pembuatan makalah tentang diri dan kompetensi 4 Juli 2015. Pengumuman hasil penilaian makalah 11 Juli 2015.

Adapun assessment digelar pada 27-28 Juli 2015. Pengumuman daftar pendek calon pimpinan KPK 10 Agustus 2015. Tes kesehatan 18 Agustus 2015. Wawancara 24-27 Agustus 2015. Terakhir, laporan panitia seleksi kepada Presiden Joko Widodo disampaikan pada 31 Agustus 2015.

LINDA TRIANITA

Berita terkait

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

17 menit lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

26 menit lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

3 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

7 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

9 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

15 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

20 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

1 hari lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya