TEMPO.CO , Jakarta: Presiden Joko Widodo sering salah membuat pernyataan saat pidato atau menjawab pertanyaan wartawan. Yang terbaru, tentu saja, soal kota kelahiran Presiden pertama dan Proklamator Sukarno. Tapi sebelumnya, Jokowi setidaknya sudah dua kali melakukan kekeliruan serupa, yakni soal utang IMF dan kebijakan uang muka mobil pejabat. Berikut tiga kekeliruan Jokowi:

1. Kota Kelahiran Sukarno

Presiden Jokowi salah ucap saat pidato peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2015, di alun-alun Kota Blitar, Jawa Timur. Ia mengatakan tempat kelahiran Presiden Sukarno adalah Blitar, bukan Surabaya.

"Setiap kali saya berada di Blitar, kota kelahiran Proklamotor kita, hati saya selalu bergetar," kata Jokowi. "Saya selalu teringat pidato Bung Karno, 1 Juni 1945. Di depan BPUPKI beliau menyatakan Pancasila. Itulah yang berkobar-kobar dalam dada saya sejak berpuluh-puluh tahun."

Kekeliruan itu akhirnya diakui oleh Anggota Tim Komunikasi Presiden, Sukardi Rinakit. Ia meminta maaf pada masyarakat secara umum dan Megawati Soekarnoputri dan keluarga secara khusus terkait dengan peristiwa salah sebut kota kelahiran Presiden pertama Soekarno. Sebagai pihak yang ikut terlibat dalam penyusunan pidato presiden, Sukardi mengaku kurang teliti.

"Kesalahan tersebut sepenuhnya adalah kekeliruan saya dan menjadi tanggungjawab saya," ujar Sukardi melalui keterangan tertulis, Jumat, 5 Juni 2015. Ia menceritakan, ketika Jokowi sedang menyusun pidato, Jokowi bertanya pada Sukardi tentang Blitar.

Sukardi pun menjawab bahwa Bung Karno lahir dan disemayamkan di Blitar. "Presiden waktu itu meminta saya untuk memeriksa karena seingat beliau, Bung Karno lahir di Surabaya," katanya.Namun, Sukardi tak memeriksa lebih mendalam dan seksama. Ia tetap menginformasikan pada Jokowi bahwa Bung Karno lahir di Blitar.

2. Utang kepada IMF

Presiden Jokowi menyatakan bahwa Indonesia masih memiliki utang ke Dana Moneter Internasional ( IMF) ketika ditanya sikapnya yang terkesan anti kepada lembaga ituu saat pidato peringatan Konferensi Asia Afrika.

"Siapa yang bilang anti? Siapa? Kita kan masih minjem ke sana. Itu sebuah pandangan, bahwa perlu suatu tatanan keuangan global yang lebih baik. Jangan memperhatikan negara-negara miskin. Yang kurang, juga diberikan suntikan. Jangan memberatkan. Berikan rangsangan untuk pertumbuhan ekonomi," kata Presiden Jokowi di Bandara Halim Perdanakusumah, 26 April 20015, sebelum berangkat ke Malaysia.

Pernyataan itu kemudian dikoreksi oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menegaskan bahwa Indonesia sudah tidak memiliki utang kepada IMF sejak 2006. Belakangan Menteri Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengklarifikasi pernyataan Presiden Joko Widodo. Yang ada hanya, “Standby loan kalau negara perlu,” katanya, 28 April 2015.

3. Uang Muka Mobil Pejabat

Presiden Joko Widodo pernah mengatakan bahwa ia tidak mengetahui secara rinci isi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.

Peraturan yang menimbulkan kontroversi itu akhirnya dicabut. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, konteks perekonomian di masyarakat menjadi pertimbangan"Terutama tekanan ekonomi global yang mempengaruhi kita itu harus kami perhatikan. Perintah Presiden begitu," kata Pratikno di Kompleks Parlemen, Senin, 6 April 2015

TIKA PRIMANDARI T TIM TEMPO