Lia Eden Bersedih karena Pelemahan KPK  

Reporter

Jumat, 5 Juni 2015 06:15 WIB

Jamaah aliran Lia Eden menyapa awak media saat tiba di gedung KPK, Jakarta, 16 Februari 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO , Jakarta: Pemimpin sekte Komunitas Eden, Lia Aminuddin, mengaku menerima wahyu Tuhan yang ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam suratnya kepada lembaga antirasuah tersebut, Lia menyatakan Tuhan mengabulkan doa Eden untuk KPK demi keadilan hukum dan doa pimpinan serta komisioner KPK yang sedang bersedih atas pelemahan terhadap KPK.

“Aku mengabulkan doa Eden, Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Denny Indrayama dan para penyidik serta seluruh karyawan KPK yang menyatakan kesatuan prinsip untuk menyelamatkan KPK,” kata Lia dalam surat yang ditekennya pada 13 April 2015 di Jakarta.

Lia mengatakan Tuhan menghargai semua tekad yang mendukung anti korupsi serta semua tokoh pembela KPK serta aktivis anti korupsi. “Mereka semua Kuberkati perjuangannya,” katanya.

Tuhan, kata Lia, mengabulkan doa mereka semua. Lia berujar, Tuhan menyatakan akan mengembalikan dan memperkuat kewibawaan KPK. “KPK akan menjadi tonggak penegakan hukum di Indonesia,” katanya. Menurut dia, Tuhan bersumpah akan mensucikan pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia dengan pembalikan keadaan di Indonesia.

Surat Lia Eden itu dituliskan dalam selembar kertas putih yang berlogo kelompok Eden dengan tulisan God's Kingdom pada kepala suratnya. Di bagian bawah surat yang berjudul ‘Surat Ruhul Kudus Untuk KPK’ itu disampaikan oleh "Malaikat Jibril Ruhul Kudus" yang dituliskan oleh Lia Eden.

Lia bebas dari penjara pada April 2011. Pada 2009, dia divonis bersalah karena terbukti melakukan tindak pidana yang melukai perasaan umat beragama. Selain itu, Lia terbukti melakukan perbuatan yang pada pokok bersifat permusuhan dan agar orang lain tidak memeluk agama lain. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 2,5 tahun penjara terhadapnya.

MITRA TARIGAN

Berita terkait

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

1 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

10 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

10 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

13 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

13 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

15 jam lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

16 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

22 jam lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya