TEMPO.CO, YOGYAKARTA - Pernyataan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M. Nasir yang menyebut semua ijazah yang dikeluarkan Universitas Berkley palsu dinilai Ketua Komisi X DPR Ridwan Hisjam sekadar pencitraan. Lantaran saat ini tengah mencuat isu reshuffle kabinet. “Ijazah palsu itu sudah ada sejak saya belum sekolah. Kok baru sekarang? Itu pencitraan saja,” kata Ridwan seusai bertemu Gubernur DIY di Kepatihan Yogyakarta, Kamis, 4 Juni 2015.
Menurut politikus Partai Golkar itu, upaya menangani ijazah palsu harus dengan gerakan nasional. Lantaran bersifat nasional, gerakan itu harus dimulai dari Presiden Joko Widodo sendiri. Jokowi sendiri lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. “Ijazah Presiden dicek dulu, asli atau tidak? Rektor UGM harus bisa mengklarifikasi” kata Ridwan.
Pengecekan juga dilakukan terhadap Wakil Presiden Jusuf Kalla. Baru kemudian gerakan nasional itu menyasar kepada para menteri dan anggota DPR yang selama ini disinyalir banyak menggunakan ijazah palsu. “Kalau sudah jadi gerakan nasional, enggak ada penyangkalan lagi. Polisi tinggal melakukan pembersihan,” kata Ridwan.
Upaya pembersihan tak perlu dengan menutup atau membubarkan perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah palsu tersebut. Namun cukup pembersihan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan ijazah palsu tersebut.
“Perguruan tinggi kan penjaga moral bangsa. Jangan sampai Indonesia jadi negara palsu,” kata Ridwan yang akan memanggil Nasir pekan depan.
