TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah bila disebut tidak mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya memberantas rasuah. Juru bicara Wakil Presiden, Husain Abdullah, mengatakan justru JK sangat mendukung segala bentuk pemberantasan korupsi di republik ini.
"Segala kebijakan Kalla dan semuanya adalah semangat pemberantasan korupsi," kata Husain saat dihubungi, Selasa, 2 Juni 2015.
Jadi, kata Husain, tidak benar JK antikorupsi. "Justru beberapa pernyataannya itu semata demi KPK menjadi lebih kuat."
Husain menambahkan, beberapa pernyataan JK tentang KPK sama sekali tidak bermaksud membuat komisi antirasuah itu dikerdilkan. Justru JK saat ini sedang menyusun strategi agar KPK tidak selalu kalah dalam sidang praperadilan di pengadilan negeri.
Menurut dia, JK memang dalam pernyataannya beberapa kali seolah seperti menyindir KPK. Padahal pernyataan itu merupakan sikap JK dalam mengkritik KPK agar lebih baik, kuat, dan kompeten.
"Kritik itu kadang disalahartikan berbagai elemen masyarakat," ujarnya. Kalla, kata Husain, sebenarnya tak terlalu memikirkan tudingan yang menyudutkan dirinya karena dianggap memojokkan KPK. Bahkan saat ini popularitasnya anjlok lantaran dituding menyudutkan KPK.
Menurut Husain, justru seharusnya para aktivis antikorupsi berterima kasih kepada JK karena telah mengkritik KPK dan menyebabkan popularitasnya merosot. Dia mengatakan tidak banyak kepala negara yang mau mengkritik KPK. "Tapi, di balik itu semua, Kalla berusaha memperbaiki dan memperkuat KPK agar lebih berkualitas," tutur Husain.
REZA ADITYA
Berita terkait
KPK Masih Kumpulkan Alat Bukti Baru untuk Kembali Tetapkan Eks Wamenkumham Eddy Hiariej sebagai Tersangka
16 menit lalu
Johanis Tanak mengatakan dalam penyidikan baru tersebut KPK akan mencari bukti untuk penetapan tersangka.
Baca SelengkapnyaKepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke KPK Miliki Aset Hingga Rp60 Miliar, Segini Harta Kekayaannya di LHKPN
1 jam lalu
Dilansir dari laman e-LHKPN milik KPK, Kepala Bea Cukai Puwakarta itu terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2022.
Baca SelengkapnyaTop 3 Dunia: Jusuf Kalla Bertemu Hamas Hingga AS-Israel Diduga Langgar Hukum Internasional
4 jam lalu
Berita Top 3 Dunia pada Selasa 7 Mei 2024 diawali oleh kabar Ketua Umum PMI Jusuf Kalla meminta kelompok Palestina Hamas untuk bersatu dengan Fatah
Baca SelengkapnyaTahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Setelah 2 Kali Mangkir, Penyidik KPK Sempat Cek ke Rumah Sakit
10 jam lalu
KPK akhirnya menahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor setelah dua kali mangkir dari pemeriksaan. Tidak dilakukan jemput paksa.
Baca SelengkapnyaKPK Akui Awal OTT Kasus Korupsi di BPPD Sidoarjo Tak Berjalan Mulus
12 jam lalu
KPK mengakui OTT kasus pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, awalnya tak sempurna.
Baca SelengkapnyaRespons KPK soal Ayah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Disebut Makelar Kasus
15 jam lalu
KPK buka suara soal kabar ayah Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, Kiai Agoes Ali Masyhuri, sebagai makelar kasus Hakim Agung Gazalba Saleh.
Baca SelengkapnyaBertemu di Malaysia, Jusuf Kalla Minta Hamas Bersatu dengan Fatah
15 jam lalu
Ketua PMI Jusuf Kalla meminta Hamas untuk bersatu dengan Fatah ketika bertemu perwakilan kelompok tersebut di Kuala Lumpur.
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Gus Muhdlor Tarik Dana Insentif Melalui Peraturan Bupati, Total Capai Rp 2,7 Miliar
16 jam lalu
Motif korupsi Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor bermula dari adanya aturan yang dibuat sebagai dasar pencairan dana insentif pajak daerah bagi pegawai BPPD.
Baca SelengkapnyaKPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Kasus Korupsi BPPD
17 jam lalu
KPK resmi menahan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor sebagai tersangka kasus pemotongan insentif ASN BPPD
Baca SelengkapnyaKorupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati
18 jam lalu
KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas
Baca Selengkapnya