TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya, Muhammad Romahurmuziy, mengajak Ketua Umum hasil Mukmatar Jakarta, Djan Faridz, berdamai. Romy meminta kepengurusan Djan melebur bersama kepengurusannya.

"Saya mengajak saudaraku Djan Faridz bersedia islah. Kami tawarkan terbuka pada jabatan apa pun selain ketua umum dan sekretaris jenderal," kata Romy dalam pesan BlackBerry yang diterima Tempo, Senin, 1 Juni 2015.

Dualisme kepengurusan partai Ka'bah ini muncul seusai kampanye pemilihan presiden tahun lalu. Kubu Romy menggelar Muktamar Surabaya sebelum Mahkamah Partai menyelesaikan sengketa partai.

Pada akhir tahun lalu, Djan menggelar Muktamar Jakarta. Muktamar itu diklaim sebagai perpanjangan tangan Muktamar Bandung yang dibuat oleh eks Ketua Umum PPP Suryadharma Ali.

Jelang pikada, KPU memberi peringatan kepada PPP untuk segera berdamai dan membentuk kepengurusan islah yang didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, KPU akan menggunakan kepengurusan yang berdasarkan hasil keputusan hukum tetap dalam pendaftaran calon kepala daerah. Jika dua upaya tidak tercapai, maka KPU tidak menerima pendaftaran calon PPP.

Berdasar pertimbangan itu, Romy mengajak Djan untuk berdamai sebelum KPU membuka pendaftaran pilkada. Romy mengatakan desakan islah juga datang dari kader-kader di daerah. "Saya berkeliling ke-30 provinsi mendengar langsung tangisan mereka agar PPP islah," kata anggota Komisi Hukum DPR itu.

Menurut Romy, para kader membutuhkan kepengurusan yang solid untuk optimistis menjadi kepala daerah. "Meski mereka mendaftar melalui DPW-DPD yang sah, namun secara kebatinan lebih nyaman jika tak ada persoalan."

Romy tak ingin islah dimediasi oleh tokoh atau tim khusus. Selain itu, ia tak ingin Djan berkeras diri menolak islah demi mempertahankan posisi ketua umum. Pasalnya, Djan tak memenuhi persyaratan ketua umum seperti dalam anggaran rumah tangga partai. "Jangan korbankan masa depan partai ini karena menuruti ambisi pribadi," kata Romy.

PUTRI ADITYOWATI