TEMPO.CO, Semarang - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di Jawa Tengah membuka peluang bagi calon independen (non-partai) bisa maju melalui jalur perseorangan dalam pilkada serentak di 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah 2015.
“KPUD di Jawa Tengah mulai menerima penyetoran berkas dukungan bagi calon kepala daerah jalur perseorangan mulai 11 Juni 2015,” kata Ketua KPUD Jawa Tengah Joko Purnomo, Ahad, 31 Mei 2015.
Berkas yang dikumpulkan oleh calon perseorangan adalah surat dukungan dari pendukung yang bersangkutan, disertai fotokopi kartu tanda penduduk (KTP). Adapun jumlah minimal dukungan yang dipersyaratkan tergantung tiap daerah.
Bagi daerah berpenduduk sampai 250 ribu jiwa, jumlah dukungan minimal 10 persen. Daerah berpenduduk 250 ribu-500 ribu jiwa jumlah dukung minimal 8,5 persen.
Adapun daerah yang berpenduduk antara 500 ribu-1 juta jiwa, jumlah minimal 7 persen. Sementara untuk daerah yang jumlah penduduknya 1 juta jiwa ke atas, jumlah dukungan minimal 6,5 persen.
Jumlah dukungan yang harus dipenuhi oleh calon independen itu paling tidak tersebar di 50 persen dari jumlah kecamatan di tiap daerah. “Sebanyak 21 kabupaten/kota di Jateng dipastikan siap menyelenggarakan pilkada,” ujar Joko. Penyelenggara juga sudah terbentuk sampai tingkat desa atau kelurahan (PPS).
Di Kota Semarang, KPUD setempat sudah mulai mengumumkan tahapan perekrutan calon kepala daerah lewat jalur independen. Penyerahan syarat dukungan calon independen dibuka mulai 11 hingga 15 Juni 2015.
Syarat bukti dukungan calon perseorangan di Kota Semarang sebanyak 105.464 pemilih. Angka itu sesuai dengan hitungan 6,5 persen jumlah penduduk di Kota Semarang, yang mencapai 1,6 juta jiwa.
Bukti dukungan dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai fotokopi kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, paspor, atau identitas lain. KPUD Kota Semarang akan memverifikasi bukti dukungan.
Di Kabupaten Semarang, KPUD setempat menetapkan jumlah dukungan calon perseorangan sebanyak 74 ribu bukti dukungan. Hitungan ini sesuai dengan 7,5 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Semarang yang mencapai 989 ribu jiwa.
ROFIUDDIN
Berita terkait
KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024
7 Agustus 2023
KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)
Baca SelengkapnyaPilkada Kalsel : Denny Indrayana Nomor 2, Sahbirin Nomor 1
24 September 2020
Komisi Pemilihan Umum Daerah Kalimantan Selatan mengundi nomor pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada 2020.
Baca SelengkapnyaVicky Prasetyo Daftar Jadi Calon Wakil Bupati Pohuwato Gorontalo
24 Februari 2020
Mendaftarkan diri sebagai calon wakil bupati lewat jalur independen, Vicky Prasetyo berjanji menyebarkan cinta untuk masyarakat Pohuwato, Gorontalo.
Baca SelengkapnyaKPU DKI Tunda Putusan Bawaslu, Muhammad Taufik Akan Kembali Gugat
4 September 2018
Ketua KPU DKI Betty Idroos mengatakan, penundaan kasus Muhammad Taufik itu didasarkan pada surat edaran KPU pusat.
Baca SelengkapnyaBawaslu Loloskan Taufik Gerindra, KPU DKI Tunggu Putusan MA
4 September 2018
Taufik Gerindra, mantan napi korupsi, diloloskan sebagai bakal caleg oleh Bawaslu, KPU DKI masih nunggu putusan MA.
Baca SelengkapnyaKPU Kabupaten Tangerang Targetkan 80 Persen Suara Pemilih
30 Mei 2018
KPU menggandeng lembaga swadaya masyarakat guna meyakinkan pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara.
Baca SelengkapnyaKPU Jawa Barat Tak Bisa Mengakses Pesantren Al Zaytun Indramayu
17 Maret 2018
Petugas KPU Jawa Barat yang bertugas mencocokkan dan meneliti identitas pemilih Pilgub Jawa Barat dilarang masuk ke Pesantren Al Zaytun.
Baca SelengkapnyaKPU Sumut Akan Mendampingi JR Saragih Melegalisasi Ijazah SMA
7 Maret 2018
KPU Sumut telah mengirimkan surat kepada JR Saragih. Surat itu berisi permintaan agar JR Saragih melegalisasi ijazah SMA-nya. KPU Siap mendampingi.
Baca SelengkapnyaTersangka Suap, Ketua Panwaslu dan Komisioner KPU Garut Ditangkap
25 Februari 2018
Tersangka suap Ketua Panwaslu dan Komisioner KPUD Garut sedang diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat.
Baca SelengkapnyaFadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas
6 Januari 2018
Soal perwira TNI/Polri yang terjun ke dunia politik lewat Pilkada menurut Fadli Zon tak menentukan ia akan tegas dalam memimpin.
Baca Selengkapnya