TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto, mengatakan islah khusus yang dilakukan dua kepengurusan di Partai Golkar menimbulkan preseden buruk. Musababnya, islah yang dilakukan itu hanya demi kepentingan memperebutkan kekuasaan di daerah menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Itu merupakan islah semu, hanya untuk menyelamatkan agenda pendaftaran pilkada serentak saja," kata Gun Gun saat dihubungi, Sabtu, 30 Mei 2015.

"Sangat berbau politis untuk memperebutkan pengaruh partai di ajang pilkada serentak."

Gun Gun memprediksi islah semu Partai Golkar itu akan menjadi bumerang bagi kader partai beringin yang mencalonkan sebagai kepala daerah nanti. Dia bahkan memprediksi calon kepala daerah dari Golkar akan mengalami kekalahan telak.

Ada beberapa faktor, yang menurut Gun Gun, calon kepala daerah dari Golkar mengalami kekalahan telak. Di antaranya adalah dalam pertarungan pilkada, keunggulan perolehan suara itu juga dipengaruhi adanya koalisi dengan partai lain dalam pencalonan kepala daerah.

Partai lain ini, kata dia, pastinya juga melihat seberapa solid kepengurusan DPP Golkar. Jika solidaritas kepengurusan hanya sementara seperti yang dilakukan Golkar saat ini, otomatis partai lain pun ogah berkoalisi dalam pencalonan kepala daerah.

Kemudian menyangkut konstituen atau para pemilih. Masyarakat, kata Gun Gun, sudah gerah terhadap konflik dualisme kepengurusan Golkar antara Ketua Umum versi Musyawarah Nasional Bali, Aburizal Bakrie, dan versi Ancol, Agung Laksono. Akibatnya, masyarakat cenderung enggan memilih calon kepala daerah dari Golkar.

"Ini justru bisa menjadi bumerang bagi Golkar," ujarnya. "Basis pemilihnya bisa jadi akan pindah ke kader dari partai lain."

Hari ini, kedua kubu kepengurusan Partai Golkar sepakat islah. Perjanjian islah itu dilakukan di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Ada empat poin kesepakatan islah itu.

Yaitu setuju untuk mendahulukan Partai Golkar ke depan sehingga ada calon kepala daerah dalam pilkada serentak, setuju untuk membentuk tim penjaringan bersama di daerah. Selain itu, calon yang akan diajukan harus penuhi kriteria yang disepakati bersama, usulan dari Partai Golkar ditandatangani DPP yang diakui oleh KPU.

REZA ADITYA