TEMPO.CO, Bandung - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung terserap 86 persen. Angka tersebut ia sebutkan untuk menampik hasil survei yang dilakukan Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran.

“Upaya penyerapan APBD menurut saya mencapai hasil yang lumayan. Bagaimana bisa mereka memiliki survei seperti itu,” ujar Emil—sapaan akrab Ridwan, saat ditemui wartawan di Padepokan Seni Mayang Sunda, Jalan Peta, Bandung, Rabu, 27 Mei 2015. Bahkan dia mengatakan, hasil survei tersebut tak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak sesuai fakta.

Meski demikian, ia mengaku akan membaca hasil survei tersebut. “Kritikan apa pun pasti saya terima. Bahkan keluhan warga pun saya dengarkan melalui Command Center,” kata Ridwan Kamil. Di samping ruang kerjanya, ia membuat ruangan pemantau media sosial yang dinamakan Bandung Command Center.

PSPK Universitas Padjadjaran pun menilai pembangunan di Kota Bandung tidak merata. Emil mengatakan, penilaian itu tidak benar. Sebab, saat ini Pemerintah Kota Bandung tengah membangun sebuah alun-alun baru di Ujungberung. Ujungberung berlokasi di bagian timur Bandung. Lokasi tersebut dulunya dinilai sebagai lokasi yang tertinggal.

Kepala PSPK Universitas Padjadjaran, Muradi, mengatakan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil tak optimal dalam memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung. Ia menilai Emil sejauh ini terlalu banyak memanfaatkan dana swasta melalui corporate social responsibility (CSR).

"CSR itu seharusnya dilakukan dengan cara swasta membantu kebutuhan Bandung. Sedangkan Ridwan Kamil memanfaatkan CSR untuk sepenuhnya pada penambahan aset di Kota Bandung,” kata dosen politik Universitas Padjadjaran ini, saat menjelaskan hasil survei penilaian masyarakat terhadap kinerja Ridwan Kamil dan wakilnya, Oded M. Danial, di Hotel Amaroossa, Jalan Aceh, Bandung, Rabu, 27 Mei 2015. Dia mengatakan, CSR membuat Ridwan tak dapat menyerap APBD dengan cermat.

PERSIANA GALIH