Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo (kanan), mendengarkan Lima pimpinan DPRD DKI Jakarta memberikan keterangan kepada awak media usai pertemuan tertutup dengan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, di Kantor Wapres, Jakarta, 23 Maret 2015. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan penyelundup beras plastik memiliki motif politik, usaha makar, dan sabotase terhadap negara. Untuk itu, dia meminta Kepolisian RI dan Badan Intelijen Negara mengusut kasus ini.
"Kita percayakan pada BIN dan Kepolisian, pasti bisa mengusut tuntas," kata Tjahjo melalui pesan BlackBerry Messenger, Ahad, 24 Mei 2015.
Menurut Tjahjo, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel dan Badan Urusan Logistik sudah menyatakan tak mengimpor beras sejak Januari 2015. Jadi, bisa dipastikan, ada penyelundupan beras.
Tjahjo berharap pemerintah bisa “membersihkan” oknum-oknum yang bermain dalam masalah pangan. "Sudah saatnya tata kelola perberasan nasional dan tata kelola impor ditata ulang," ujarnya.
Pekan lalu, Tjahjo telah menerbitkan surat edaran pada kepala daerah untuk mengusut tuntas pelaku penyelundupan beras plastik. Surat tersebut bernomor 511.1/2646/SJ.
Selain soal beras plastik, surat edaran itu menyinggung peredaran minuman keras. Dia meminta para kepala daerah mengawasi pasar swalayan yang masih menjual miras.
Sebelumnya, pemerintah dinilai kecolongan dengan beredarnya beras palsu mengandung plastik. Kasus beras palsu terungkap di Bekasi, Jawa Barat. Hasil pengujian yang dilakukan PT Sucofindo terhadap sample beras dari Pasar Tanah Merah, Bekasi, menemukan adanya tiga senyawa plastik, antara lain BBP (benzyl butyl phthalate), DEHP (bis (2-ethylhexyl phthalate)), DINP (diisononyl phthalate).
