TEMPO.CO, Yogyakarta -Petani organik di Daerah Istimewa Yogyakarta meraup untung dari konsumen beras, yang was-was terhadap beredarnya beras berbahan sintetis. Ketua Kelompok Tani Catur Sari di Kabupaten Sleman, Johan Arifin, mengatakan permintaan beras organik melonjak ketika beras berbahan plastik beredar di Bekasi, Jawa Barat. Di Yogyakarta permintaan beras organik meningkat. Itu terjadi pada agen beras yang biasa mengambil beras produksi Kelompok Tani Catur Sari.
Johan menghitung setiap agen beras organik kini rata-rata melayani 150 hingga 250 kilogram beras per pekan. Sedangkan, kelompok tani Catur Sari setidaknya bisa menjual 6 ton beras organik setiap pekan. Sebelum beras plastik beredar, setiap agen beras hanya melayani 50 hingga 100 kilogram. “Masyarakat banyak yang takut. Mereka yang biasa membeli di supermarket berpindah membeli beras petani organik,” kata Johan, Jumat, 22 Mei 2015.
Dia mengatakan banyak konsumen yang datang langsung ke rumahnya untuk membeli beras organik. Mereka datang dari banyak kalangan, satu di antaranya adalah dokter. Agen yang menjual beras produksi Kelompok Tani Catur Sari tak hanya tersebar di Yogyakarta, melainkan Semarang dan Jakarta. Selain mencukupi kebutuhan dalam negeri, petani organik yang Johan dampingi juga mengekspor beras organik ke Prancis, Singapura, Malaysia, dan Nepal.
Harga beras organik jenis mentik wangi per kilogram Rp 10.500 hingga Rp 11 ribu, mentik susu Rp 13 ribu, beras merah organik Rp 11 ribu, dan beras hitam Rp 17 ribu. “Kami kewalahan memenuhi permintaan beras organik,” kata Johan.
Direktur Institut Promoting Sustainable Livelihood Approach, Sarijo, mengatakan beredarnya beras sintetis menunjukkan permainan pedagang yang bersekutu dengan orang-orang yang berniat jahat. Kasus ini menurut dia menggambarkan buruknya pengelolaan beras di Indonesia.
“Menjual beras plastik itu lebih jahat dari mafia beras karena pelan-pelan membunuh konsumen dan petani,” kata Sarijo.
Dia berharap pemerintah menelusuri penjualan beras sintetis hingga tuntas. Sebab, peredaran beras plastik ini sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Sarijo mengatakan beredarnya beras plastik ini persoalan serius yang berhubungan dengan kemandirian pangan. Dia menyarankan pemerintah memperhatikan pengelolaan pangan berbasis rumah tangga dan komunitas.
Pendekatan komunitas di desa ini penting agar konsumen juga bisa mengetahui proses produksi secara langsung. Setiap rumah tangga harus dipastikan mendapat pangan yang cukup. Selain itu, konsumsi beras langsung dari komunitas desa atau petani akan membuat mereka mandiri.
Sarijo yang juga anggota Kelompok Kerja Ahli Dewan Ketahanan Pangan mengkritik pendataan konsumsi beras penduduk Indonesia yang perlu pembenahan. Berdasarkan hitungan pemerintah, konsumsi beras per kapita per tahun setiap orang sebanyak 99 hingga 129 kilogram. Penghitungan itu perlu perbaikan karena tak semua orang mengkonsumsi beras. Masyarakat Indonesia ada juga yang mengkonsumsi sumber karbohidrat lainnya, yakni jagung, ketela pohon. Menurut hitungan dia, di desa-desa lumbung pangan mencukupi kebutuhan sehingga tak perlu impor.
SHINTA MAHARANI
