TEMPO.CO, Makassar - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus membagikan Kartu Indonesia Sakit dan Pikun di Makassar, Jumat 22 Mei 2015. Pembagian kartu itu merupakan sindiran terhadap program Kartu Indonesia Sehat dan Pintar yang dicetuskan Presiden Joko Widodo.

Kartu Indonesia Sakit dan Pikun itu berwarna merah dengan lambang Garuda. Tertera slogan Revolusi Sampai Mati. Juga tertulis Jokowi-JK Tidak Becus Urus Negara. Terdapat enam poin dalam kartu itu. Di antaranya, tegakkan supremasi hukum, hentikan dominasi asing, stop utang luar negeri, jangan lemahkan nilai tukar rupiah, wujudkan trisakti dan tolak kenaikan BBM.

Cipayung Plus merupakan gabungan dari sejumlah kelompok mahasiswa. Di antaranya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Makassar Timur.

Koordinator lapangan IMM, Soemitro Emin Praja, mengatakan menolak keras kedatangan Jokowi ke Makassar pada hari ini, lantaran dinilai hanya sebagai bentuk pencitraan. Kunjungan kerja Jokowi yang diagendakan melakukan groundbreaking Makassar New Port (MNP) dan membagi-bagikan kartu saktinya dinilai tak cukup mengobati penderitaan rakyat.

"Itu semua pencitraan karena buktinya rakyat menderita dengan kenaikan harga BBM. Rakyat semakin terpuruk dengan biaya hidup yang makin mahal, sementara Jokowi sibuk membagi-bagikan kartu saktinya. Karena itu, kami juga buat Kartu Indonesia Sakit dan Pikun. Kami tegas menolak Jokowi ke Makassar," ucap Soemitro, kepada Tempo.

Kunjungan kerja Jokowi ke Makassar mendapat pengawalan ketat dari aparat TNI/Polri. Juru bicara Polda Sulawesi Selatan dan Barat, Komisaris Besar Hariadi, mengatakan telah mempersiapkan bantuan personel ke TNI untuk pengamanan kunjungan kerja Jokowi. Mereka berasal dari lintas sektor. Di antaranya, satuan lalu lintas, samapta bhayangkara, intelijen dan brigade mobil. "Pengamanan terbuka dan tertutup," katanya.

Disinggung potensi gangguan kamtibmas atas gelombang demonstrasi mahasiswa yang terus terjadi di Makassar, Hariadi mengaku yakin tidak akan mengganggu kunjungan kerja Jokowi. "Semua langkah antisipasi telah dilakukan," ujarnya tanpa merinci upaya preventif itu. Toh demikian, pihaknya memastikan tidak akan menghalangi mahasiswa maupun masyarakat yang hendak melakukan unjukrasa.

Hariadi menegaskan penyampaian aspirasi adalah hak semua warga negara yang tentunya tidak boleh dilarang. Namun, diingatkan pihaknya agar proses penyampaian aspirasi itu dilakukan dengan cara-cara positif yang tidak mengganggu ketertiban dan kepentingan umum. "Harus mengikuti aturan yang berlaku, termasuk mengantongi izin," kata bekas juru bicara Polda Bali itu.

TRI YARI KURNIAWAN