Menteri Kesehatan Prof. Dr. dr. Nila F. Moeloek berbicara pada Sidang World Health Assembly (WHA) ke-68 di Kantor PBB Jenewa, Swiss, 19 Mei 2015. Foto DokKementrian Luar Negeri
TEMPO.CO , Jakarta: Indonesia menekankan pentingnya pelayanan kesehatan primer dan jaminan kesehatan guna mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan kuat. "Saat ini Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah melayani 143 juta orang guna mencapai universal health coverage tahun 2019," kata Menteri Kesehatan Prof. Dr. dr. Nila F. Moeloek.
Pernyataan Nina itu disampaikan saat sesi Pleno Sidang World Health Assembly (WHA) ke-68 pada 19 Mei 2015, di Kantor PBB Jenewa, Swiss. Sidang yang berlangsung pada 18 - 26 Mei 2015 mengambil tema “building resilient health system” khususnya terkait wabah Ebola di kawasan Afrika Barat.
Nina menjelaskan untuk mencapai Indonesia Sehat pada 2019, saat ini sedang dilakukan transformasi dan reformasi pelayanan kesehatan primer. Selain itu penguatan sistem kesehatan melalui sistem rujukan yang efektif, layanan kesehatan yang kuat di rumah sakit dan penelitian visioner untuk ilmu kedokteran guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang adil dan inklusif bagi semua masyarakat.
Dalam rilis yang dikirim Minister Counsellor (Politics) Permanent Mission Perutusan Tetap RI pada PBB di Jenewa, Acep Somantri, Indonesia menyampaikan komitmen untuk terus implementasikan International Health Regulation sebagai panduan utama bagi seluruh anggota PBB dalam meningkatkan kapasitas nasionalnya menghadapi berbagai ancaman kesehatan global.
Menurut Acep Somantri, Menteri Nina juga menekankan beberapa isu lain, yaitu pentingnya masyarakat internasional untuk terus memberikan dukungan terhadap kampanye global untuk memberantas polio dengan mempertimbangkan kondisi nasional masing-masing negara. Lalu mendorong implementasi penuh Pandemic Influenza Preparedness Framework yang merupakan salah satu capaian terbesar masyarakat internasional pasca keberhasilan penanganan kasus avian influenza (flu burung).
Delegasi Indonesia pada Sidang WHA tahun 2015 dipimpin Menteri Nina. Anggotanya para pejabat dari Kementrian Kesehatan, Kementrian Luar Negeri, Badan POM, serta Perutusan Tetap RI pada PBB di Jenewa. Selain memberikan pernyataan pada sesi pleno, Menkes Nina juga menyampaikan sambutan pada saat diselenggarakannya pertemuan ke-8 para Menteri Kesehatan negara-negara Gerakan Non-Blok.
