TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya mengajak mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membantu pemerintah Presiden Joko Widodo memberantas keberadaan mafia minyak dan gas.
Tawaran itu diajukan mengingat kapasitas dan pengalaman Yudhoyono sebagai mantan pemimpin negara dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. "Itu yang melatari penjelasan menteri ESDM beberapa waktu lalu," kata dia, Rabu, 20 Mei 2015. "Jadi lebih baik bekerja sama."
Sosok Yudhoyono menuai sorotan setelah Menteri ESDM Sudirman Said menuding pemerintahan Yudhoyono melanggengkan inefisiensi pengelolaan minyak dan gas dengan tetap mempertahankan keberadaan anak perusahaan PT Pertamina, Pertamina Energy Trading Ltd atau yang dikenal dengan sebutan Petral. Mantan Direktur PT Pindad itu menuding Yudhoyono tak pernah merespons keinginan membubarkan Petral, padahal permintaan itu sudah diajukan berulang kali oleh seorang menterinya.
Menurut Hasto, pernyataan itu tak bermaksud menyudutkan peran pemerintah Yudhoyono. Alasan yang melatari pernyataan tersebut adalah keinginan pemerintah Joko Widodo merangkul sosok yang berkomitmen membenahi tata kelola minyak dan gas yang selama ini dianggap sebagai sumber inefisiensi.
"Sosok seperti SBY atau siapa pun yang dianggap memiliki kemampuan mendukung tujuan itu diharapkan bersedia memberikan kontribusinya dalam bentuk apa pun," kata dia.
Meski demikian, kata Hasto, tawaran itu tak berarti Presiden Joko Widodo menawarkan kursi Kementerian ESDM kepada kader Demokrat. "Bukan itu maksudnya. Itu terlalu jauh," katanya.
Menurut Hasto, kerja sama itu bisa diartikan sebagai ajakan untuk ikut memikirkan strategi kedaulatan energi yang dicita-citakan dalam visi Trisakti dan Nawacita. "Jangan sampai sumber daya yang kita miliki diambil alih pengelolaannya untuk kepentingan asing. Sumber daya alam harus digunakan untuk kepentingan rakyat," kata dia.
Hasto menjelaskan, konsep kedaulatan energi sudah dirintis pemeritahan Jokowi dengan membekukan Petral. Sebab, kata dia, perusahaan tersebut dianggap mengebiri kemampuan negeri ini untuk membangun kilang pengolahan minyak. Keberlangsungan bisnis Petral juga disinyalir sarat kolusi dengan para penguasa.
Dia optimistis bisa mengelola minyak untuk sendiri dengan pengalaman seabad ini. "Ini hanya masalah political will," katanya.
RIKY FERDIANTO
Berita terkait
Sambut Hari Bumi, PGE Laporkan Pengurangan Emisi CO2
9 hari lalu
PGE berkomitmen dalam penghematan konsumsi energi dan pengendalian jumlah limbah.
Baca SelengkapnyaSudirman Said Ajak Para Tokoh Bersatu Selesaikan Tantangan Pasca Pilpres 2024
11 hari lalu
Setelah semua proses pilpres 2024 dan sidang sengketa di MK berakhir, kata dia, penting bagi para tokoh bangsa untuk berkumpul guna merumuskan solusi.
Baca SelengkapnyaTony Blair Temui Jokowi, Bahas Rencana Investasi Energi di IKN
14 hari lalu
Jokowi dan Tony Blair mengadakan pertemuan di Istana Kepresidenan hari ini.
Baca SelengkapnyaPertamina Terjunkan 326 Kapal, Kawal Distribusi Energi selama Ramadan dan Idul Fitri
36 hari lalu
Pertamina membentuk satgas pengawalan energi.
Baca Selengkapnya8 Hal yang Perlu Diperhatikan sebelum Membeli Kulkas
37 hari lalu
Berikut deretan hal yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan untuk membeli kulkas.
Baca SelengkapnyaPertamina Paparkan Strategi Pertumbuhan Ganda di Forum CERAWeek
39 hari lalu
PT Pertamina (Persero) melangkah maju dengan strategi pertumbuhan ganda untuk mempertahankan kebutuhan energi nasional.
Baca SelengkapnyaFT: AS Desak Ukraina Hentikan Serangan ke Fasilitas Migas Rusia
41 hari lalu
Amerika Serikat mendesak Ukraina untuk menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi Rusia.
Baca SelengkapnyaIHSG Sesi I Ditutup Menguat di Level 7.426, Sempat Sentuh All Time High di 7.454
49 hari lalu
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup sesi pertama perdagangan hari ini, Kamis, 14 Maret 2024, di level 7.426,6.
Baca SelengkapnyaSudirman Said: Korupsi Merajalela dan KPK Dilumpuhkan di Era Jokowi
53 hari lalu
TImnas Amin menyinggung masalah-masalah yang terjadi selama pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Baca SelengkapnyaSudirman Said: Semua Cara Perlu Dilakukan untuk Buktikan Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
53 hari lalu
Cara konvensional maupun cara baru bisa dilakukan untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024 menurut Sudirman Said.
Baca Selengkapnya