TEMPO.CO, Manado - Pemerintah Kota Manado, Sulawesi Utara, menyiapkan anggaran Rp 20 milliar untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak pada Desember mendatang. Wali Kota Manado G.S. Vicky Lumentut mengatakan anggaran tersebut akan dihibahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Manado untuk dikelola sendiri tanpa ada campur tangan Pemerintah Kota Manado.
"Anggarannya nanti akan dihibahkan keseluruhan ke KPUD untuk dikelola sendiri. Jadi anggarannya yang mempertanggungjawabkan adalah KPU," kata Lumentut, Selasa, 19 Mei 2015.
Menurut Lumentut, anggaran sebesar Rp 20 milliar tersebut bisa saja bertambah lewat penganggaran di APBD Perubahan, yang akan dibahas pertengahan tahun ini. Lumentut mengatakan KPUD dan panitia pengawas pemilu setempat bisa mengajukan dana tambahan dengan rincian kegiatan yang sah sesuai dengan tahapan yang ada.
Pemerintah Kota Manado, kata Lumentut, hanya merupakan pihak penyedia anggaran. Semua kegiatan dan pengelolaan keuangan diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPUD dan panwaslu.
"Jadi kita melakukan telaah apakah anggaran yang diajukan sesuai dengan tahapan dan kita akan anggarkan. Kemudian kita hibahkan. Semua pertanggungjawaban itu dikelola penyelenggara masing-masing," kata Lumentut.
Ketua Bidang Sosialisasi KPUD Kota Manado Amrain Razak mengatakan pihaknya sudah siap menggelar semua tahapan pemilihan dan mengelola anggaran yang disiapkan Pemerintah Kota Manado.
"Anggarannya siap kami gunakan dan pertanggungjawabkan. Tahapan sendiri sudah dimulai. Seluruh penyelenggara hingga tingkatan PPS sudah ada," kata Amrain kepada Tempo, Selasa 19 Mei 2015.
ISA ANSHAR JUSUF
Berita terkait
Kemendagri Mulai Bahas Anggaran hingga Penanganan Pelanggaran Pilkada 2024
6 Maret 2024
Pilkada Serentak 2024 digelar pada 27 November mendatang, BSKDN Kemendagri mulai membahas persiapan Pilkada.
Baca SelengkapnyaPenandatanganan NPHD Dana Pilkada 2024 di Sumatera Selatan
6 Desember 2023
Sumsel Daerah Yang Pertama Kali Lakukan Penandatanganan Serentak NPHD Dana Pilkada Tahun 2024 Provinsi dan Kabupaten/Kota
Baca SelengkapnyaKabupaten dan Kota Se-Sumsel Serentak Tandatangani NPHD Dana Pilkada
19 November 2023
Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Se-Sumsel Serentak Tandatangani NPHD Dana Pilkada
Baca SelengkapnyaPilkada 2024, Heru Budi Gelontorkan Dana Hibah Rp 206 Miliar kepada Bawaslu DKI Jakarta
31 Oktober 2022
Heru Budi Hartono menyambut baik Bawaslu DKI untuk persiapan Pilkada 2024 dan berkomitmen untuk saling bersinergi.
Baca SelengkapnyaWantimpres Bertemu MPR Evaluasi Mekanisme Pilkada Langsung
10 Oktober 2022
Ketua Wantimpres, Wiranto, menyatakan tugasnya hanya memberikan nasihat dan pertimbangan ke Presiden. Soal evaluasi Pilkada belum dibicarakan.
Baca SelengkapnyaKemendagri Dorong Kepala Daerah Realisasikan Dana Pilkada 2020
25 Juli 2020
Ada 206 pemda yang sudah 100 persen transfer dana pilkada 2020 ke KPU. Lima Pemda transfer ke KPU kurang dari 40 persen.
Baca SelengkapnyaPuluhan Pemda Lambat Cairkan Dana Pilkada, Kemendagri Akan Tegur
14 Juli 2020
Pencairan dana pilkada yang seret berpotensi mengancam pelaksanaan Pilkada 2020.
Baca SelengkapnyaTransfer Dana Pilkada Seret, 2 Bupati Kena Semprot Mendagri Tito
10 Juli 2020
Mendagri Tito Karnavian meminta kepala daerah segera melakukan transfer dana Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk pilkada 2020
Baca SelengkapnyaBeda Mendagri, KPU Usul Tambahan Dana Pilkada Rp 4,7 Triliun
11 Juni 2020
Usulan KPU ini berbeda dari yang dipaparkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tito meminta tambahan dana pilkada Rp 1,41 triliun dari APBN.
Baca SelengkapnyaMendagri Minta Kepala Daerah Segera Cairkan Dana Pilkada 2020
5 Juni 2020
Tito Karnavian mewanti-wanti agar pelaksanaan pilkada 2020 dan pencairan anggaran yang dibutuhkannya tidak diperumit dengan politik transaksional.
Baca Selengkapnya