TEMPO.CO, Sidoarjo - Ratusan angkutan umum di Sidoarjo mogok massal, Senin, 18 Mei 2015. Mereka menolak beroperasinya bus rapid transit (BRT) Trans Sidoarjo. "Kami menolak bus itu karena bisa mengambil penumpang kami," kata Junaedi, sopir angkutan umum, saat berorasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sidoarjo.
Menurut dia, ketika BRT belum beroperasi, ia dan teman-temannya hanya mendapat penghasilan Rp 50 ribu per hari. Sedangkan satu mobil angkutan umum dioperasikan dua sopir. "Belum lagi buat ngasih sangu anak-anak kami dan kebutuhan belanja."
Untuk mengurangi kemacetan dan mempermudah perjalanan warga Sidoarjo, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membangun 13 halte untuk tempat transit BRT pada April 2015. Tapi sampai saat ini BRT belum dioperasikan Dinas Perhubungan Sidoarjo karena ada sejumlah koridor yang belum selesai dibangun.
Dalam orasi tuntutan, para sopir juga meminta Dinas Perhubungan melakukan sosialisasi sebelum mengoperasikan moda transportasi baru itu. Sebab, sebelumnya, kata Junaedi, Dinas Perhubungan tidak pernah melakukan sosialisasi apa pun.
Kepala Bidang Angkutan Darat dan Sarana-Prasarana Darat Edi Sutiono membantah anggapan bahwa bus itu akan mengambil penumpang angkutan umum. Menurut dia, BRT Trans Sidoarjo dioperasikan dengan tujuan membuat masyarakat beralih dari menggunakan kendaraan pribadi ke angkutan umum.
Sebelum BRT dioperasikan, jumlah angkot sudah turun dari 1.200 unit menjadi 800 unit. Jika pendapatan para sopir menurun, “Berarti kan bukan gara-gara ada BRT," ujar Edi.
Ia juga membantah pendapat bahwa para penumpang BRT tidak membutuhkan angkutan umum. Untuk menjangkau terminal-terminal atau koridor BRT yang terletak di tengah kota, kata dia, warga tetap membutuhkan angkutan kota. Menurut dia, BRT tidak berhenti sembarangan, tapi di koridor-koridor yang sudah ada. Dengan demikian, angkutan kota akan tetap diperlukan.
Akibat pemogokan massal seluruh sopir, para penumpang angkutan umum terpaksa diangkut truk-truk milik Satuan Polisi Pamong Praja Sidoarjo dan kepolisian.
