Korupsi Gedebage, Gubernur Aher: Tanggung Jawab Bandung  

Reporter

Sabtu, 16 Mei 2015 08:32 WIB

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menjawab pertanyaan awak media usai diperiksa penyidik Badan Reserse dan Kriminal Polri (Bareskrim) di gedung Breskrim Polri, Jakarta, 15 Mei 2015. Tempo /Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan Pemerintah Kota Bandung seharusnya lebih banyak tahu soal kasus dugaan korupsi Stadion Gelora Bandung Lautan Api di Gedebage, Bandung. Sebab, Pemkot Bandung bertanggung jawab atas perencanaan, tender, pelaksanaan, pendayagunaan, termasuk pengawasan stadion itu.

"Kalau langsung ke Pemerintah Provinsi, loncat dong," ucapnya di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 15 Mei 2015.

Dia menjelaskan, pembangunan fisik stadion tersebut dimulai pada 2009. Sejak 2006, Pemkot Bandung meminta bantuan dana ke Pemprov Jawa Barat. Namun Pemprov baru menggelontorkan dana bantuan pada 2007. Rinciannya, pada 2007 sebesar Rp 10 miliar, 2009 Rp 125 miliar, 2012 Rp 100 miliar, dan 2013 Rp 50 miliar.

"Bantuan ini sudah sesuai dengan prosedur perundang-undangan. Kalau sudah masuk rekening Kota Bandung, pengawasan sepenuhnya di sana," ujarnya.

Aher mengaku tak mengerti ada dugaan penyimpangan dana selama memberikan bantuan. Sebab, dia baru menjabat Gubernur Jawa Barat pada 2008. Gubernur sebelumnya adalah Danny Setiawan, politikus Partai Golongan Karya. Aher menengarai ada dugaan penyimpangan dana pada 2014 berdasarkan hasil analisis keuangan.

Saat ditanya, apakah artinya Wali Kota Bandung Ridwan Kamil turut bertanggung jawab atas dugaan penyelewengan tersebut, Aher menepisnya. "Bukan dong, (Wali Kota Bandung) sebelumnya," tuturnya. Wali Kota Bandung sebelum Ridwan Kamil ialah Dada Rosada. Dada menjabat pada 2003-2008.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri memeriksa Aher selama 15 jam lebih. Dia diperiksa terkait dengan keputusan pembangunan stadion bertaraf internasional yang menelan biaya Rp 500 miliar itu. Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu juga menepis dugaan penunjukan PT Adhi Karya sebagai kontraktornya. "Kata siapa? Itu Kota Bandung yang tahu," ujarnya.

Dua pejabat perusahaan swasta dan satu pegawai negeri sipil di Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga diperiksa sebagai saksi pada hari ini. Adapun kasus ini telah menjerat satu tersangka, yakni Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Cipta Kota Bandung Yayat Ahmad Sudrajat.

DEWI SUCI RAHAYU

Berita terkait

Jika Cawapres Anies Baswedan Bukan Kader PKS, Ahmad Syaikhu: Enggak Masalah

5 Agustus 2023

Jika Cawapres Anies Baswedan Bukan Kader PKS, Ahmad Syaikhu: Enggak Masalah

PKS sudah mengusulkan kadernya, yaitu eks Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan untuk jadi cawapres Anies Baswedan.

Baca Selengkapnya

NasDem Minta Anies Baswedan Pilih Cawapres Bukan Karena Punya Parpol, PKS Waspadai Demokrat Ngambek

1 Agustus 2023

NasDem Minta Anies Baswedan Pilih Cawapres Bukan Karena Punya Parpol, PKS Waspadai Demokrat Ngambek

PKS mengingatkan agar pemilihan cawapres Anies Baswedan tidak membuat Partai Demokrat Ngambek.

Baca Selengkapnya

NasDem Berharap Anies Baswedan Maju Selangkah Pimpin Koalisi: Bentuk Tim Pemenangan dan Sosialisasi

1 Agustus 2023

NasDem Berharap Anies Baswedan Maju Selangkah Pimpin Koalisi: Bentuk Tim Pemenangan dan Sosialisasi

NasDem berharap Anies Baswedan menunjukkan kemajuan dalam memimpin Koalisi Perubahan dengan membentuk tim pemenangan dan menentukan cawapres.

Baca Selengkapnya

Kriteria 0 Cawapres Anies Baswedan, Begini Tanggapan Partai Anggota Koalisi Perubahan

25 Juli 2023

Kriteria 0 Cawapres Anies Baswedan, Begini Tanggapan Partai Anggota Koalisi Perubahan

Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan sebut kriteria cawapres dirinya di Pilpres 2024 dengan kriteria 0. Apa kata anggota Koalisi Perubahan?

Baca Selengkapnya

Soal Cawapres Anies Baswedan, AHY: Sudah Final

20 Juli 2023

Soal Cawapres Anies Baswedan, AHY: Sudah Final

AHY menyatakan cawapres Anies Baswedan sudah final.

Baca Selengkapnya

Demokrat Ancam Evaluasi, NasDem Tak Khawatir

6 Juni 2023

Demokrat Ancam Evaluasi, NasDem Tak Khawatir

Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari menyatakan partainya bersama Partai Demokrat dan PKS sudah memiliki kesepakatan dalam Koalisi Perubahan.

Baca Selengkapnya

Tolak Jadi Cawapres Anies Baswedan, Mahfud Md: Agar Koalisi Perubahan Tak Bubar

6 Juni 2023

Tolak Jadi Cawapres Anies Baswedan, Mahfud Md: Agar Koalisi Perubahan Tak Bubar

Mahfud Md menyatakan menolak menjadi Cawapres Anies Baswedan untuk menjaga keutuhan Koalisi Perubahan.

Baca Selengkapnya

Demokrat Desak Cawapres Anies Baswedan Segera Diumumkan, Taufik Basari Singgung Soal Kesepakatan Koalisi

6 Juni 2023

Demokrat Desak Cawapres Anies Baswedan Segera Diumumkan, Taufik Basari Singgung Soal Kesepakatan Koalisi

Taufik Basari menyinggung soal kesepakatan Koalisi Perubahan yang menyerahkan soal Cawapres kepada Anies Baswedan.

Baca Selengkapnya

Cawapres Anies Baswedan Akan Ditentukan Dalam 1-2 Hari ke Depan

30 Mei 2023

Cawapres Anies Baswedan Akan Ditentukan Dalam 1-2 Hari ke Depan

Ketua umum partai dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan akan membahas Cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan dalam satu dua hari ke depan.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Sudah Kantongi Nama Cawapres Pendampingnya, Tapi Belum Akan Diumumkan

18 Mei 2023

Anies Baswedan Sudah Kantongi Nama Cawapres Pendampingnya, Tapi Belum Akan Diumumkan

Anies Baswedan mengaku sudah kantongi nama Cawapres yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024. Namun dia belum mau mengumumkannya.

Baca Selengkapnya