TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Muhammad Johan Komara mengatakan anggaran fasilitasi kampanye menjadi pendongkrak utama membengkaknya anggaran pemilihan kepala daerah.

“Bisa mencapai Rp 4 milyar sampai Rp 5 milyar untuk itu,” katanya di kantor KPU Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis 7 Mei 2015.

Ia mengatakan pemerintah menanggung fasilitas kampanye bagi calon kepala daerah pada pemilihan akhir tahun mendatang. Fasilitas itu meliputi biaya debat publik para calon, iklan di media massa, pengadaan alat peraga, dan bahan kampanye berupa selebaran atau pamflet.

Selain penyediaan fasilitas kampanye bagi calon, sambung dia, faktor lain pendongkrak besarnya biaya pemilihan kepala daerah adalah perekrutan petugas keamanan di tempat pemungutan suara. Pada pemilihan umum sebelumnya, ada tujuh orang petugas di tiap tempat pemungutan. “Dua orang di antaranya petugas Linmas,” katanya.

Namun, dalam pemilihan kepala daerah nanti, sambung dia, penyelenggara pemilu diminta menyediakan dua petugas keamanan di tiap tempat pemungutan. Sehingga KPU akan merekrut dua orang petugas baru.

Tiga kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta akan menggelar pemilihan kepala daerah serentak pada Desember 2015 mendatang. Bantul, Sleman, dan Gunungkidul. Di Bantul, dari total kebutuhan anggaran pemilihan sebesar Rp 18,6 milyar, pemerintah kabupaten telah mengalokasikan Rp 13 milyar di antaranya dalam APBD 2015. Sehingga butuh Rp 5,6 milyar untuk mencukupinya.

Adapun Sleman dan Gunungkidul tak menemui kendala pembiayaan pemilihan. Kebutuhan anggaran Rp 23,6 milyar untuk Sleman dan Rp 18,8 milyar untuk Gunungkidul telah teralokasi penuh dalam APBD masing-masing kabupaten.

Ketua Divisi Umum, Logistik, Keuangan, dan Rumah Tangga KPU DIY Guno Tri Tjahjoko mengatakan pada pemilihan kali ini kebutuhan alat peraga bagi calon kepala daerah ditanggung oleh pemerintah. “Kandidat tak menanggung itu,” katanya.

ANANG ZAKARIA