TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan santai menanggapi isu reshuffle kabinet. Menurut dia, mengocok ulang kabinet merupakan hak mutlak Presiden Joko Widodo dan evaluasi merupakan hal yang wajar di sebuah organisasi.

"Sama seperti yang saya lakukan di Kementerian setiap hari," kata Ferry setelah bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa, 5 Mei 2015. Evaluasi itu, Ferry melanjutkan, meliputi penilaian terhadap apa yang sudah dikerjakan serta persiapan program yang akan dilaksanakan.

Belakangan ini isu reshuffle kabinet kembali mencuat. ‎Wakil Presiden Jusuf Kalla membenarkan kabar bahwa akan ada pergantian menteri. Namun dia tak menjelaskan kapan reshuffle dilakukan dan siapa yang akan‎ dicopot. "Belum kami bicarakan waktunya. Tapi ya saya kira, tentu pada waktunya ada reshuffle apabila dipandang perlu," katanya kemarin.

Menurut JK, reshuffle kabinet perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Sebab, kata dia, jalannya pemerintahan perlu didukung oleh orang-orang yang berkompeten di bidang masing-masing.‎

Ferry sendiri mengaku belum pernah berkomunikasi langsung dengan Presiden tentang wacana perombakan ini. ‎Ditanya tentang kinerjanya, Ferry enggan memberikan penilaian. Menurut dia, masyarakat dan Presiden yang berhak menilai.

Ferry juga menyatakan tak mempermasalahkan jika nantinya menjadi salah satu menteri yang dicopot Presiden. Menurut dia, menteri hanya ditugasi oleh presiden. Jika presiden tak puas, tentu menteri tak berhak memprotes. "Kapan pun, kalau ada reshuffle, tak jadi masalah, hidup saya normal-normal saja."

FAIZ NASHRILLAH