Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua DPR Setya Novanto (kanan) dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kiri) sebelum dimulainya rapat konsultasi bersama pimpinan DPR di Gedung Nusantara 4, Gedung DPR/MPR, Jakarta, 6 April 2015. Salah satu agenda rapat konsultasi itu adalah membahas pencalonan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai calon kepala Polri. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR Rakyat, Fadli Zon, meminta Presiden Joko Widodo segera mengganti posisi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Menurut dia, Yasonna Laoly semakin terlibat tidak berkompeten melakukan pekerjaannya.
"Kalau mau reshuffle, Menteri Hukum dan HAM yang harus diganti lebih dulu," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 4 Mei 2015.
Fadli mencontohkan salah satu kinerja buruk Yasonna, yakni revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diusulkan Kemenkumham. Naskah akademik revisi itu harusnya diserahkan ke DPR pada Maret lalu. "Namun hingga sekarang belum juga dikasih ke kami. Kami jadi tidak bisa menindaklanjuti. Urusan legislasi terabaikan," kata dia.
Yasonna, kata Fadli, juga menjadi penyebab kisruh Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar yang berlarut-larut. Sehingga menyebabkan kedua partai terancam tak bisa mengikuti pilkada serentak Desember 2015.
Selain itu, Fadli juga meminta tim ekonomi Kabinet Kerja diganti. "Pemerintah sebagai user jangan buang-buang waktu. Kalau begini, masih uji coba, rakyat yang rugi," kata politikus Partai Gerindra ini. "Masih banyak yang lebih baik."
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengisyaratkan akan mengocok ulang susunan Kabinet Kerja. Menurut Kalla, kabinetnya perlu peningkatan kinerja sehingga membutuhkan orang-orang yang sesuai dengan kemampuan.
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, memimpin pertemuan bilateral yang penting dengan Delegasi Parlemen Myanmar dalam Pengasingan di Sidang Parlemen Dunia (IPU) di Jenewa, Swiss.
