TEMPO.CO, Bandung - Puluhan guru dari berbagai forum pendidikan berunjuk rasa di Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu, 2 Mei 2015. Aksi itu dilakukan bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional.
"Kami meminta pemerintah provinsi segera merealisasikan pendidikan gratis sampai SMA sederajat, berantas korupsi, moratorium UN, dan perbaikan fasilitas juga kesejahteraan dalam bidang pendidikan," ujar Ketua Forum Aksi Guru Indonesia Kota Bandung Iwan Hermawan, Sabtu, 2 Mei 2015.
Menurut Iwan, tingkat kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik masih sangat rendah, khususnya untuk pengajar berstatus non-PNS. Mereka masih digaji di bawah upah minimum kota. Hasil rata-rata nasional uji kompetensi pengawas sekolah hanya 41,49 dan uji kompetensi bagi guru hanya 47,12. Yang artinya kualitas pendidikan masih di bawah standar.
Iwan mengatakan kualitas pendidikan tidak akan membaik jika kesejahteraan pengajar tidak diperhatikan. Kualitas guru yang rendah serta fasilitas yang minim membuat pendidikan carut-marut. Karena itu, Iwan meminta Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meningkatkan kesejahteraan guru.
Iwan berpendapat Indonesia belum bisa mengadakan UN bagi siswa. Sebab, salah satu syarat pengadaan UN adalah terpenuhinya standar pengajar bagi para guru. Sedangkan kecakapan yang dimiliki para pengajar saat ini masih di bawah standar. “Maka harus diadakan moratorium UN,” kata Iwan.
Aksi yang digelar di depan Gedung Sate, Bandung, ini hanya diwarnai dengan orasi dan menyanyikan lagu Hymne Guru yang mereka ubah beberapa lirik lagu aslinya.
"Kami hanya menuntut apa yang sudah dijanjikan. Bukan hanya untuk kami, tapi untuk negara dan generasi baru. Sekolah gratis baru ada 50 persen di Jawa Barat, sedangkan generasi muda terus bertambah. Bagaimana pendidikan akan maju?" tutur Iwan.
DWI RENJANI
Berita terkait
Mengenal ANBK, Apa Bedanya dengan Ujian Nasional?
24 Agustus 2022
Kemendikbudristek menginisiasi Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK untuk SD, SMP, dan SMA sederajat sebagai pengganti Ujian Nasional (UN).
Baca SelengkapnyaKPAI Usulkan Soal UN untuk Sekolah Darurat Dibedakan
9 Januari 2019
KPAI juga meminta kebijakan pembedaan soal UN diberlakukan untuk para siswa yang pindah sekolah akibat bencana di wilayahnya.
Baca SelengkapnyaHasil Analisis UN Diharapkan Bisa Mendongkrak Mutu Pendidikan
18 April 2018
Hasil telaah akan digunakan untuk mendiagnosa topik-topik yang harus diperbaiki di setiap sekolah untuk setiap mata pelajaran.
Baca SelengkapnyaMendikbud Tanggapi Soal UN Matematika yang Dianggap Sulit
18 April 2018
Soal UN SMA mata pelajaran matematika membuat gaduh para siswa karena dinilai terlalu sulit dan tak pernah diajarkan.
Baca SelengkapnyaSoal HOTS yang Bikin Gaduh Peserta UN SMA
14 April 2018
Peserta Ujian Nasional atau UN tingkat SMA mengeluhkan soal yang tak sama dengan kisi-kisi. Soal UN yang dikeluhkan kebanyakan adalah matematika.
Baca SelengkapnyaUN SMP 2018, Kementerian Pendidikan: Soal Berbentuk Esai
15 Juni 2017
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan soal ujian nasional (UN) tingkat sekolah menengah pertama pada 2018 tidak lagi berbentuk pilihan ganda, melainkan esai.
USBN SD, Menteri Pendidikan: Ujian Itu Penting, tapi Utamakan Kejujuran
16 Mei 2017
Menteri Muhadjir meminta guru terus menanamkan semangat integritas kepada anak-anak sebagai penerus bangsa untuk memperkuat rasa nasionalisme.
Baca SelengkapnyaUNBK SMP, Ombudsman Temukan 16 Indikasi Kesalahan
5 Mei 2017
Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan Ahmad Suaedy menerima laporan sejumlah maladministrasi selama UNBK.
Baca SelengkapnyaKonvoi Hasil UN SMA di Klaten Brutal, Polisi Dalami Dugaan Klitih
2 Mei 2017
Kepolisian Resor Klaten mendalami dugaan adanya keterlibatan kelompok klitih dalam konvoi pelajar yang melakukan aksi brutal di sejumlah wilayah, hari ini.
Baca SelengkapnyaDepok Klaim Kota Pertama UNBK 100 Persen di Jawa Barat
2 Mei 2017
Akibat keterbatasan ruangan, beberapa SMP menumpang di sekolah lain.
Baca Selengkapnya